Ketua Komisi D DPRD Makassar, Ari Ashari Ilham, langsung merespons kekisruhan tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan SPMB 2025 agar berjalan transparan dan adil.
“Pelaksana SPMB 2025 di Kota Makassar harus transparan dan adil sehingga tidak ada yang merasa jadi korban,” kata Ari.
Baca Juga: Ketua DPRD Makassar Nilai Tambahan Kuota Program Iuran Sampah Gratis untuk Manggala Tepat dan Berkeadilan
Sebagai Ketua Fraksi NasDem dan legislator dua periode, Ari menilai transparansi dalam sistem SPMB sangat penting. Untuk menjamin kepercayaan publik terhadap dunia pendidikan di Kota Makassar.
“Kami menerima cukup banyak aduan dari masyarakat soal PPDB, khususnya transparansi sistem di sekolah-sekolah. Ketika kami turun langsung ke lapangan, tadi di SDN Percontohan PAM Kota Makassar kepala sekolah yang bersangkutan sedang mengikuti pelatihan, sehingga kami belum mendapat keterangan dan data lengkap. Ini tentu menjadi perhatian kami,” ungkap Ari Ashari Ilham, Rabu (9/7).
Ia menjelaskan, proses penerimaan siswa baru untuk tingkat SD saat ini telah melewati beberapa jalur, seperti jalur domisili, afirmasi, dan mutasi. Namun, DPRD tetap meminta data resmi sebagai bahan evaluasi. Guna memastikan bahwa seluruh proses di laksanakan sesuai dengan asas keadilan dan keterbukaan.
Baca Juga: Ari Ashari Desak Dinas Pendidikan Makassar Segera Ajukan Permohonan Kuota Rombel ke Kementerian
“Dalam waktu dekat, kami akan turun kembali, salah satunya ke SDN Percontohan PAM Kota Makassar untuk mengecek langsung bagaimana penerapan sistem ini. Sistem berbasis aplikasi seharusnya bisa menunjukkan tingkat validasi data agar tidak ada keraguan di masyarakat,” ujarnya.
Lebih jauh, Ari menambahkan bahwa pemantauan juga akan dilakukan pada pelaksanaan jalur non-domisili tingkat SMP yang masih berlangsung hingga Sabtu mendatang. Komisi D DPRD Makassar akan terjun ke beberapa sekolah untuk memastikan penerapan SPMB berjalan sesuai harapan masyarakat.
Tak hanya soal transparansi, Ari juga menyoroti persoalan keterbatasan daya tampung di sejumlah sekolah negeri yang kerap menjadi kendala tahunan dalam penerimaan siswa baru. Ia mendorong Pemerintah Kota Makassar untuk segera mencari solusi agar semua anak tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Baca Juga: Jelang SPMB 2025, Legislator DPRD Makassar Andi Akbar Kunjungi SMPN 18
“Yang paling penting bagi kami di Komisi D adalah memastikan semua anak mendapatkan hak pendidikan. Kalau memang sekolah negeri tidak mampu menampung. Maka perlu di pikirkan apakah menambah kuota atau membantu siswa bersekolah di swasta dengan campur tangan pemerintah,” tegasnya.
Menurutnya, berbagai opsi harus terbuka. Agar tak ada satu pun anak di Kota Makassar yang putus sekolah hanya karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri. (*)
-
-
-
-
