MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Sekertaris Daerah (Sekda) Makassar Andi Zulkifly bersama Inspektur Kota Makassar Andi Asma Zulistia Ekayanti dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Makassar Muh Dakhlan sowan ke Kepala BPKP Sulsel Rasono di Kantor BPKP Sulsel Jalan Tamalanrea Raya, Rabu (23/7).
Sekda Makassar Andi Zulkifly mengatakan kunjungan ke BPKP Sulsel merupakan bentuk silaturahmi Pemkot Makassar. Salah satu tujuannya, membangun dan memperkuat kolaborasi dalam rangka memastikan program berjalan dengan baik.
“Pertemuan tadi membahas beberapa poin, salah satunya permintaan pendampingan atas aset kita,” ujar Sekda Zulkifly.
Baca Juga: Di gelar Oktober 2025, Pemkot Makassar Siap Dukung dan Sukseskan Konferensi Internasional APEBSKID
Mantan Kepala Bappeda Makassar ini menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintahan Munafri Arifuddin-Aliyah Mustika Ilham (Mulia) telah di sahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
“Kita juga sampaikan misi Mulia, seragam sekolah gratis dan sambungan PDAM gratis sudah di laksanakan,” jelasnya.
Terpisah, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulsel Rasono mengatakan, pertemuan menyangkut evaluasi. Terhadap perjanjian antara Pemkot dengan PT KIK terkait perolehan terminal.
“Pemkot meminta BPKP untuk memberikan masukan dan pendalaman terkait perjanjian tersebut,” ujar Rasono.
Baca Juga: Sekda Zulkifly Dorong Kolaborasi Jaga IPH Makassar dan Dukung Program 3 Juta Rumah
Setelah melakukan evaluasi, sambung dia, BPKP akan berkoordinasi dengan Pemkot untuk memberikan masukan dan rekomendasi terkait dengan perjanjian tersebut. Harapannya, proses pengakhiran perjanjian dapat dilakukan secara akuntabel dan memberikan manfaat terbaik bagi Pemkot.
Selain itu, Pemkot juga berharap BPKP dapat membantu meningkatkan tata kelola pemerintahan dengan mendorong dan menguatkan pengelolaan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan pencegahan korupsi.
“Jadi kami berperan dalam melakukan evaluasi dan pendampingan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan,” ungkapnya.
Termasuk, kata Rasono kolaborasi untuk melakukan pengelolaan risiko dan evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) terintegrasi. Proses ini di harapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan pemerintahan dan mencapai level yang di harapkan. (*)
