MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, kembali menegaskan komitmennya menjaga integritas demokrasi di tingkat paling dasar. Senin (8/12/2025), Munafri menerima langsung sejumlah warga yang menyampaikan aspirasi terkait hasil Pemilihan Rukun Tetangga (RT) di Balai Kota Makassar.
Pertemuan tersebut berlangsung dalam format dialog terbuka. Pemerintah kota hadir mendengarkan masukan warga sekaligus memberikan klarifikasi atas dinamika pasca-pemungutan suara. Munafri menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan RT telah berjalan sesuai prosedur, jujur, adil, dan transparan.
Menurutnya, hasil pemilihan merupakan murni pilihan masyarakat, sehingga tidak boleh di intervensi pihak mana pun, termasuk pemerintah kota. “Seluruh rangkaian pemilihan sudah sesuai aturan. Hasilnya adalah pilihan warga dan tidak bisa di campuri siapa pun,” tegasnya.
Baca Juga : Baca Juga : Komitmen Wujudkan Wilayah Bebas Korupsi, Pemkab Gowa Lakukan Penandatanganan Zona Integritas
Munafri juga menekankan bahwa Pemkot Makassar tidak pernah mengarahkan ataupun mempengaruhi keputusan panitia pemilihan di tingkat kelurahan maupun kecamatan. Ia menyebut menjaga kemurnian proses demokrasi adalah prinsip utama untuk membangun kepercayaan publik dan ketertiban sosial.
Dalam dialog tersebut, dirinya menjelaskan bahwa pemilihan RT digelar justru untuk menghindari perselisihan antarwarga dengan memberikan ruang demokrasi yang setara. “Kenapa kita adakan pemilihan RT/RW serentak? Supaya tidak ada perselisihan, karena masyarakat menentukan sesuai hati nurani,” ujar Munafri.
Ia mengingatkan bahwa setiap proses demokrasi pasti menghasilkan pemenang dan yang tidak terpilih. Hal itu, katanya, merupakan konsekuensi logis dari pemilihan yang terbuka dan memberi kesempatan setara bagi semua calon. “Namanya pemilu, pasti ada orang menang dan ada yang kalah. Tidak mungkin semua yang mendaftar langsung jadi RT,” lanjutnya.
Baca Juga : Pemkot Makassar Lelang 38 Kendaraan Dinas Bekas, Mulai Motor hingga Mobil Operasional
Munafri meminta seluruh pihak menghormati hasil pemilihan, menjaga kondusivitas lingkungan, dan memberikan kesempatan kepada RT terpilih untuk menjalankan amanah. Ia mencontohkan dirinya sendiri dalam kontestasi politik. “Bagaimana kita mau paksa menang kalau kita tidak di sukai masyarakat? Itu yang susah,” ujarnya.
Ia juga menyoroti bahwa ruang keberatan seharusnya disampaikan sejak tahap pencalonan, bukan setelah hasil ditetapkan. “Pada saat pencalonan, kenapa tidak dipersoalkan? Setelah pemilihan selesai, tidak boleh kita memaksakan. RT yang terpilih adalah hasil dari demokrasi,” katanya.
Lebih jauh, Munafri menegaskan bahwa posisi RT dan RW bukan jabatan untuk mencari status atau pengaruh. Mereka adalah ujung tombak pelayanan publik yang harus siap bekerja menjalankan program pemerintah serta menangani kebutuhan warga. “RT dan RW itu bukan mencari bos atau jabatan. Mereka adalah orang-orang yang mau bekerja dan siap melayani masyarakat,” tutupnya.(#)
