MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Kehadiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di tingkat kelurahan menjadi bukti komitmen legislatif dalam memastikan aspirasi warga terserap sejak tahap perencanaan.
Anggota DPRD Makassar dari Fraksi Partai Gerindra, Idris, secara langsung mengikuti Musrenbang yang digelar di Kelurahan Parangloe, Kecamatan Tamalanrea. Kehadiran wakil rakyat dari daerah pemilihan Tamalanrea–Biringkanaya itu dimanfaatkan warga untuk menyampaikan berbagai persoalan lingkungan yang selama ini dirasakan.
‎Sejumlah isu krusial mencuat dalam forum tersebut, mulai dari saluran drainase yang kerap tersumbat dan memicu genangan, kondisi jalan lingkungan yang memerlukan perbaikan, hingga pengelolaan sampah yang dinilai belum optimal.
‎Ia menegaskan, kehadiran anggota dewan dalam Musrenbang kelurahan bukan sekadar formalitas, melainkan bagian dari upaya mengawal aspirasi masyarakat agar tidak terputus di level bawah.
‎Menurutnya, persoalan yang disampaikan warga merupakan kebutuhan dasar yang harus masuk dalam prioritas pembangunan kota.
‎“Musrenbang kelurahan adalah pintu awal perencanaan. Kalau di tahap ini aspirasi warga tidak dikawal, maka besar kemungkinan kebutuhan riil masyarakat terabaikan,” ujar Idris, Sabtu (10/1).
‎Ia menyebutkan, persoalan drainase, jalan lingkungan, dan sampah memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup warga. Karena itu, DPRD memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan usulan tersebut tercatat dan diperjuangkan hingga tahap penganggaran.
‎Sebagai wakil rakyat dari Dapil III, Idris menyatakan akan membawa seluruh masukan warga Parangloe ke pembahasan lanjutan di tingkat kota. Ia juga mendorong adanya sinergi yang kuat antara pemerintah kelurahan, kecamatan, dan organisasi perangkat daerah agar usulan Musrenbang tidak berhenti sebagai daftar kebutuhan semata.
‎“Kami di DPRD hadir sejak awal agar apa yang diusulkan warga bisa sejalan dengan program pemerintah kota dan benar-benar bisa direalisasikan,” tegasnya.
‎Musrenbang Kecamatan Tamalanrea Tahun 2026 diharapkan menjadi fondasi perencanaan pembangunan yang lebih partisipatif. Dengan keterlibatan aktif masyarakat dan pengawalan langsung dari DPRD, pembangunan di wilayah Tamalanrea dan Biringkanaya diharapkan semakin terarah, merata, dan berkelanjutan. (*)
