Sinergi Pusat–Pemkot Makassar, Munafri Perkuat Tata Kelola Fiskal Daerah Bersama Dirjen Kemendagri

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Kehadiran Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, menjadi momentum strategis bagi Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat tata kelola fiskal yang transparan, akuntabel, dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Dirjen Kemendagri tersebut hadir langsung di Balaikota Makassar, Selasa (24/2/2026), didampingi Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri, Yudia Ramli, untuk memberikan sosialisasi penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah kepada jajaran organisasi perangkat daerah (OPD).

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam sambutannya menegaskan bahwa pengarahan langsung dari pemerintah pusat menjadi ruang pembelajaran penting guna memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dikelola secara bertanggung jawab.

“Kehadiran Pak Dirjen di tengah jajaran Pemerintah Kota Makassar tentu memberikan makna mendalam bagi kita semua, khususnya dalam sistem pengelolaan keuangan daerah,” ujar Munafri.

Pengelolaan Fiskal Harus Berdampak ke Masyarakat

Munafri menekankan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak sekadar persoalan administrasi dan prosedur, tetapi menyangkut kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Menurutnya, seluruh anggaran yang dikelola pemerintah bersumber dari masyarakat sehingga harus kembali dalam bentuk program nyata yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Uang yang kita kelola berasal dari masyarakat. Maka harus kembali kepada masyarakat,” tegasnya.

Ia juga mendorong seluruh peserta sosialisasi untuk aktif memahami setiap regulasi yang dipaparkan agar tidak terjadi multitafsir dalam implementasi kebijakan, terutama dalam percepatan realisasi belanja daerah.

“Kesempatan ini harus dimaksimalkan untuk mendapatkan penjelasan yang utuh, sehingga tidak ada lagi ruang abu-abu dalam pelaksanaan aturan,” tambahnya.

Optimalisasi Fiskal di Tengah Tekanan Ekonomi

Dalam pemaparannya, Agus Fatoni menegaskan bahwa pengelolaan anggaran menjadi aspek krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, baik dari sisi pendapatan maupun belanja.

Ia menyebutkan, kondisi fiskal nasional dan daerah saat ini menghadapi tekanan akibat penurunan di sejumlah sektor, sehingga pemerintah daerah dituntut lebih optimal dalam mengelola keuangan.

“Pengelolaan anggaran itu sangat penting, baik mengelola pendapatan maupun belanja. Apalagi saat kondisi fiskal sedang mengalami penurunan, maka optimalisasi pengelolaan keuangan harus dimaksimalkan,” jelasnya.

Tujuh Aspek Penguatan Keuangan Daerah

Dalam sosialisasi tersebut, Dirjen Kemendagri memaparkan sistematika pengelolaan keuangan daerah secara komprehensif melalui tujuh aspek utama, meliputi:

• kewenangan pengelolaan keuangan daerah,

• struktur APBD,

• mekanisme pergeseran dan perubahan anggaran,

• implementasi Instruksi Presiden dan Surat Edaran efisiensi,

• strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah,

• faktor penyebab lambatnya realisasi belanja, serta

• solusi percepatan penyerapan APBD tahun 2025.

Selain itu, ia juga memaparkan arah kebijakan nasional melalui postur APBN 2026 sebagai landasan sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pusat dan daerah sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola fiskal Kota Makassar agar lebih efektif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. (*)