PALU, NEWSURBAN.ID – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah (Wagub Sulteng) Reny A Lamadjido, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah, memimpin rapat aktivasi Pos Komando dan pembentukan struktur komando penanganan darurat bencana gempa bumi di Ruang Polibu Kantor Gubernur Sulawesi Tengah, Sabtu (20/6/2026).
Dalam arahannya, Wakil Gubernur menegaskan pentingnya koordinasi lintas sektor melalui struktur organisasi Posko Komando yang telah dibentuk guna memastikan seluruh penanganan bencana berjalan terarah, cepat, dan terukur.
“Yang paling utama adalah data dan infografis. Kita harus memiliki data harian yang jelas tentang jumlah kerusakan, lokasi terdampak, pelayanan kesehatan, dan perkembangan penanganan di lapangan. Data ini harus menjadi dasar pengambilan keputusan,” ujarnya
Wakil gubernur juga menekankan perlunya penyampaian informasi yang terpusat melalui media center dan juru bicara resmi agar masyarakat memperoleh informasi yang valid serta menghindari munculnya informasi yang tidak terverifikasi.
Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, S.T., M.M., dalam paparannya menyampaikan bahwa komunikasi publik menjadi salah satu aspek penting dalam masa tanggap darurat. Menurutnya, Pemerintah Provinsi perlu memperkuat fungsi humas dan Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai pusat informasi perkembangan penanganan gempa.
Selain itu, ia meminta seluruh sektor yang tergabung dalam struktur komando untuk melakukan pemantauan harian, terutama terkait kondisi pengungsian, layanan kesehatan, distribusi logistik, serta percepatan pendataan kerusakan rumah dan fasilitas umum.
Wakil Gubernur juga menginstruksikan pembentukan grup komunikasi khusus kebencanaan untuk mempercepat koordinasi antarinstansi serta mendorong evaluasi rutin guna mengantisipasi berbagai perkembangan di lapangan.
Berdasarkan laporan BPBD Sulawesi Tengah per 20 Juni 2026, dampak gempa tercatat di beberapa wilayah. Di Kabupaten Parigi Moutong terdapat 53 unit rumah terdampak, 2 sarana ibadah, dan 1 sekolah. Di Kota Palu tercatat 88 rumah terdampak, 1 bangunan usaha, kerusakan pada Jembatan Palu III, 1 gedung auditorium dan 1 gedung serbaguna Universitas Tadulako, 5 hotel, Kantor BPBD Provinsi, Kantor DLH, dua masjid, dan 2 sekolah.
Sementara itu, Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan dampak terbesar dengan total 2.319 unit rumah terdampak yang terdiri atas 1.966 rusak ringan, 219 rusak sedang, dan 134 rusak berat. Selain itu, terdapat 14 kantor, 47 sarana ibadah, sembilan unit UMKM, satu puskesmas, dua rumah adat, satu gedung pertemuan, 28 sekolah, serta satu jembatan yang mengalami kerusakan. Kabupaten Poso juga melaporkan 17 rumah terdampak, dua sekolah, dan satu gedung terdampak gempa.
BPBD Sulawesi Tengah melaporkan bahwa status tanggap darurat telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur dan berlaku mulai 17 hingga 23 Juni 2026.
Menutup rapat, Wakil Gubernur mengajak seluruh pihak untuk terus meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi gempa susulan, memperkuat koordinasi, mempercepat pendataan kerusakan, serta memastikan seluruh layanan kepada masyarakat terdampak berjalan optimal.
“Semoga kondisi segera pulih dan masyarakat yang terdampak dapat kembali beraktivitas dengan aman. Yang terpenting saat ini adalah bekerja bersama, menjaga koordinasi, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” pungkasnya.
Rapat tersebut dihadiri Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB Agus Riyanto, S.T., M.M., Ketua Komisi III DPRD Sulawesi Tengah Dandy Adhiprabowo nayoan, kepala OPD, perwakilan BPBD kabupaten dan kota terdampak, serta berbagai instansi terkait. (ysw/*)
-
-
-
-
