JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026.
Hasil survei menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan berada di angka 93,61 persen.
Capaian tersebut meningkat dibandingkan hasil SNLIK 2025 yang mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,64 persen dan inklusi keuangan 92,74 persen.
Bahkan, hasil SNLIK 2026 telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 untuk 2029, yakni indeks literasi keuangan sebesar 69,35 persen dan indeks inklusi keuangan sebesar 93 persen.
Hasil SNLIK 2026 diumumkan Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu, dan Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8/2026).
SNLIK 2026 merupakan survei pertama yang dilaksanakan melalui kolaborasi OJK, LPS, dan BPS. Sebelumnya, SNLIK 2024 dan 2025 dilakukan melalui kerja sama OJK dan BPS.
Survei tersebut menjadi salah satu landasan dalam penyusunan kebijakan dan program peningkatan literasi serta inklusi keuangan masyarakat.
SNLIK 2026 juga memiliki cakupan yang lebih luas dengan melibatkan 75.000 responden berusia 15 hingga 79 tahun di 38 provinsi dan seluruh 514 kabupaten/kota di Indonesia.
Pendataan dilakukan pada 26 Januari hingga 18 Februari 2026 melalui wawancara tatap muka menggunakan metode Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI) yang melibatkan 3.480 petugas.
Dalam pengukurannya, literasi keuangan mencakup pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku. Sementara indeks inklusi keuangan diukur berdasarkan penggunaan produk dan layanan jasa keuangan.
Hasil survei menunjukkan masyarakat perkotaan masih memiliki tingkat literasi dan inklusi keuangan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan. Indeks literasi keuangan perkotaan mencapai 72,54 persen dan inklusi 95,47 persen, sedangkan perdesaan masing-masing 64,42 persen dan 90,39 persen.
Berdasarkan kelompok usia, masyarakat berusia 26–35 tahun mencatat indeks literasi tertinggi sebesar 78,70 persen dan inklusi keuangan sebesar 96,27 persen.
Sementara berdasarkan pendidikan, masyarakat yang menamatkan perguruan tinggi memiliki indeks literasi keuangan sebesar 93,46 persen dan inklusi mencapai 99,49 persen.
Dari sisi wilayah, DKI Jakarta menjadi provinsi dengan indeks literasi keuangan tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen.
Untuk indeks inklusi keuangan, DKI Jakarta juga berada di posisi teratas dengan capaian 99,74 persen, diikuti DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Di sisi lain, hasil survei juga menunjukkan masih adanya tantangan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai penjaminan simpanan.
Sebanyak 62,51 persen pemilik rekening mengetahui bahwa simpanannya dijamin, namun hanya 46,31 persen yang mengenal LPS sebagai lembaga penjamin.
Sementara pengetahuan mengenai penjaminan polis masih rendah. Hanya 12,47 persen pemilik produk asuransi non-Penyelenggara Program Jaminan Sosial yang mengetahui mengenai penjaminan polis.
Berdasarkan segmentasi masyarakat, sebanyak 38,8 persen sudah mengetahui penjaminan simpanan sekaligus mengenal LPS. Sebanyak 23,7 persen mengetahui penjaminan tetapi belum mengenal LPS, sedangkan 7,5 persen mengenal LPS namun belum memahami penjaminan simpanan.
Adapun 30 persen masyarakat belum mengetahui penjaminan simpanan maupun LPS. Kelompok tersebut dinilai perlu menjadi prioritas dalam program literasi LPS ke depan.
Hasil SNLIK 2026 menjadi rujukan OJK, LPS, BPS, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memperkuat kebijakan dan program literasi serta inklusi keuangan.
Program edukasi ke depan akan semakin diarahkan kepada kelompok masyarakat dengan tingkat literasi dan inklusi yang relatif lebih rendah, seperti masyarakat perdesaan, kelompok usia 15–17 tahun dan 51–79 tahun, masyarakat berpendidikan rendah, serta petani, nelayan, pelajar, mahasiswa, dan masyarakat yang belum bekerja.
Dengan capaian literasi keuangan 69,57 persen dan inklusi keuangan 93,61 persen, Indonesia telah melampaui target RPJMN 2029. Tantangan selanjutnya adalah memastikan peningkatan tersebut berlangsung secara merata serta mampu memperkuat pemahaman, kepercayaan, dan perlindungan masyarakat dalam sistem keuangan nasional.
-
-
-
-
