JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama sejumlah pemangku kepentingan mencanangkan Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai gerakan nasional untuk meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat mengenai pentingnya mempersiapkan dana pensiun.
Pencanangan digelar di Kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (6/9/2026), dan dihadiri Ketua Dewan Komisioner OJK Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini, serta sejumlah pimpinan lembaga penyelenggara program pensiun.
Kegiatan serupa juga berlangsung di Bandung dan Semarang. Program tersebut diinisiasi OJK dengan dukungan BPJS Ketenagakerjaan, PT TASPEN (Persero), PT ASABRI (Persero), Asosiasi Dana Pensiun Lembaga Keuangan (ADPLK), dan Asosiasi Dana Pensiun Indonesia (ADPI).
Friderica mengatakan peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun harus diarahkan untuk membangun ketahanan finansial masyarakat ketika memasuki masa pensiun.
Menurutnya, tantangan yang dihadapi bukan hanya meningkatkan dana kelolaan industri dana pensiun, tetapi juga memperluas kepesertaan. Hal ini menjadi semakin penting karena pola pekerjaan masyarakat terus berubah, termasuk meningkatnya jumlah pekerja mandiri.
“PR-nya adalah enggak cuma membesarkan dana kelolaan dana pensiun, tapi meningkatkan kepesertaannya,” kata Friderica.
Ia menegaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat pada masa pensiun membutuhkan sinergi seluruh pemangku kepentingan sekaligus kesadaran masyarakat untuk mulai mempersiapkan dana pensiun sejak dini.
“Tapi yang utama adalah kemauan dari masyarakat semua,” ujarnya.
Sementara itu, Ogi Prastomiyono mengatakan penguatan sistem dana pensiun perlu dilakukan melalui peningkatan replacement ratio atau rasio penggantian pendapatan setelah seseorang memasuki masa pensiun.
Menurut Ogi, peningkatan replacement ratio tidak dapat hanya mengandalkan satu program atau lembaga. Diperlukan sinergi antara program pensiun wajib, program bagi ASN serta anggota TNI dan Polri, maupun program pensiun sukarela melalui Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).
“Perluasan kepesertaan, kecukupan dan kesinambungan iuran, serta pengelolaan investasi yang prudent harus dilakukan secara bersama-sama,” kata Ogi.
Ogi menilai persiapan pensiun semakin penting karena masyarakat tetap menghadapi berbagai kebutuhan saat memasuki usia lanjut, mulai dari biaya kesehatan, perawatan jangka panjang, tempat tinggal hingga kebutuhan sehari-hari yang terus dipengaruhi inflasi.
Selain itu, masa hidup setelah pensiun dapat berlangsung selama puluhan tahun sehingga dana yang dikumpulkan perlu dikelola agar mampu memberikan pendapatan yang memadai dan berkelanjutan.
Urgensi persiapan dana pensiun juga semakin kuat seiring perubahan struktur demografi Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia telah memasuki fase ageing population sejak 2021, dengan sekitar satu dari sepuluh penduduk merupakan penduduk lanjut usia.
Kondisi tersebut dapat menjadi peluang apabila masyarakat lanjut usia tetap sehat, produktif dan mandiri. Namun, tanpa kesiapan finansial yang memadai, peningkatan jumlah lansia berpotensi meningkatkan beban keluarga, kebutuhan perlindungan sosial dan pelayanan kesehatan.
Dukungan Pemerintah
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyampaikan dukungan pemerintah terhadap Bulan Dana Pensiun 2026 sebagai bagian dari upaya memperkuat perlindungan sosial sekaligus mempersiapkan tenaga kerja menghadapi perubahan demografi.
Yassierli mengatakan Indonesia saat ini memiliki sekitar 155 juta angkatan kerja, dengan sekitar 60 persen di antaranya bekerja di sektor informal. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam memperluas kepesertaan program perlindungan sosial.
“Semakin banyak orang yang berada di usia bukan lagi usia kerja. Dan tentu kita menginginkan bahwa mereka bisa tetap berkarya,” kata Yassierli.
Ia menambahkan, peningkatan perlindungan sosial perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kompetensi tenaga kerja. Kementerian Ketenagakerjaan terus meningkatkan kapasitas balai pelatihan dengan paket pelatihan yang tahun ini menjangkau lebih dari 300 ribu orang.
Sementara itu, Menteri PAN-RB Rini Widyantini menekankan pentingnya mempersiapkan masa purnabakti sejak seseorang masih aktif bekerja.
“Masa persiapan yang baik tidak dipersiapkan ketika kita itu akan berhenti bekerja, tapi sejak mulai bekerja,” ujar Rini.
Ia pun mengajak masyarakat menjadikan semangat “Muda Berkarya” sebagai pengingat untuk tetap produktif sekaligus mempersiapkan masa depan.
104 Kegiatan Selama Bulan Dana Pensiun
Sepanjang pelaksanaan Bulan Dana Pensiun 2026, para penyelenggara program pensiun akan menggelar lebih dari 104 kegiatan literasi dan inklusi di berbagai daerah.
Kegiatan tersebut meliputi edukasi, seminar, webinar, konsultasi perencanaan pensiun, kampanye digital hingga program perluasan kepesertaan.
Sasarannya mencakup pekerja formal dan informal, ASN, anggota TNI dan Polri, pelaku UMKM, perempuan, generasi muda serta berbagai kelompok masyarakat lainnya.
OJK menyebut peningkatan literasi dan inklusi dana pensiun masih menjadi tantangan. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), tingkat literasi keuangan nasional telah mencapai sekitar 69 persen dan inklusi keuangan sekitar 93 persen. Namun, khusus dana pensiun, tingkat literasinya masih berada di kisaran 22 persen.
Karena itu, tantangan berikutnya bukan hanya meningkatkan pengetahuan masyarakat, tetapi mendorong pengetahuan tersebut menjadi tindakan nyata dalam mempersiapkan masa pensiun.
Selain meningkatkan kesejahteraan masyarakat, industri dana pensiun juga memiliki peran strategis sebagai sumber pembiayaan jangka panjang untuk mendukung pendalaman pasar keuangan, pembiayaan sektor produktif dan prioritas pembangunan, serta memperkuat ketahanan ekonomi nasional.
Melalui Bulan Dana Pensiun 2026, OJK mengajak masyarakat memahami manfaat program pensiun, menghitung kebutuhan pendapatan saat hari tua, menyisihkan penghasilan sedini mungkin, serta memilih program pensiun yang legal dan sesuai kebutuhan.
OJK bersama seluruh pemangku kepentingan berkomitmen membangun ekosistem dana pensiun nasional yang inklusif, sehat, terpercaya dan berkelanjutan.
-
-
-
-
