MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Pengadilan Negeri (PN) Makassar menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Bahtiar Baharuddin, terhadap Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Selatan.
Putusan tersebut dibacakan Hakim Tunggal PN Makassar, Arwana, S.H., M.H., dalam sidang perkara Nomor 50/Pid.Pra/2026/PN Mks, Senin (9/11/2026).
Dengan ditolaknya permohonan tersebut, penetapan kembali Bahtiar Baharuddin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit nanas pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (TPHBUN) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 senilai Rp60 miliar dinyatakan sah menurut hukum.
Dalam pertimbangan putusannya, Hakim Tunggal Arwana menjelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 hingga Pasal 164 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2015, serta Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2016 merupakan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum.
Namun, ruang lingkup pemeriksaannya terbatas pada aspek formil. Karena itu, dalil Bahtiar yang menyatakan kepala daerah tidak bertanggung jawab maupun tidak terlibat dalam kegiatan pengadaan bibit nanas tidak menjadi pertimbangan dalam praperadilan.
Menurut hakim, persoalan tersebut telah memasuki ranah pembuktian materi pokok perkara yang harus diuji dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.
Mengenai keberatan terhadap penggunaan alat bukti, hakim menilai Pemohon tidak mampu menguraikan secara jelas alat bukti mana yang diperoleh secara tidak sah. Sementara itu, penilaian terhadap bobot alat bukti merupakan bagian dari pemeriksaan pokok perkara.
Hakim juga menegaskan bahwa sepanjang belum terdapat putusan pengadilan yang menyatakan alat bukti dalam penyidikan sebelumnya tidak sah, alat bukti tersebut tetap dapat digunakan kembali.
Mengacu pada Pasal 2 ayat (3) Perma Nomor 4 Tahun 2016 dan keterangan ahli hukum pidana Prof. Dr. Hibnu Nugroho serta Dr. Makkah HM dalam persidangan, hakim berpendapat bahwa penilaian terhadap alat bukti keterangan saksi yang pernah diperiksa sebelumnya harus menitikberatkan pada substansi keterangan yang baru, bukan pada orang atau person yang memberikan keterangan.
Hakim juga menyatakan Kejati Sulsel telah memenuhi persyaratan minimal dua alat bukti baru yang sah dan berbeda sebelum menetapkan kembali Bahtiar sebagai tersangka.
Sementara itu, terkait keberatan atas tidak dicantumkannya rincian hak-hak tersangka dalam surat penetapan tersangka sebagaimana diatur dalam Pasal 90 ayat (3) KUHAP, hakim mempertimbangkan bahwa hak-hak tersebut secara faktual telah disampaikan penyidik kepada Bahtiar saat pemeriksaan.
Dengan demikian, tidak dicantumkannya rincian hak tersebut secara tertulis tidak serta-merta membatalkan keabsahan penetapan tersangka. Hakim juga menilai keberatan mengenai penyebutan nama Bahtiar dalam surat dakwaan perkara lain tidak memiliki dasar hukum sehingga patut ditolak.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Sulsel, Soetarmi, menyambut baik putusan tersebut. Ia mengapresiasi hakim yang dinilai telah memeriksa perkara secara objektif dan komprehensif berdasarkan fakta hukum di persidangan.
“Putusan penolakan permohonan praperadilan hari ini membuktikan bahwa seluruh tindakan penyidikan dan penetapan tersangka kembali terhadap Saudara BB oleh Tim Penyidik Pidsus Kejati Sulsel telah dilaksanakan secara profesional, terukur, dan sah menurut hukum acara pidana dengan dukungan lebih dari dua alat bukti baru yang sah,” ujar Soetarmi di Makassar, Senin (9/11/2026).
Soetarmi juga mengapresiasi Tim Jaksa Kuasa Termohon yang dinilai telah bekerja keras mempertahankan argumentasi hukum dan menjawab seluruh dalil Pemohon selama proses persidangan.
Setelah putusan praperadilan tersebut, Kejati Sulsel akan melanjutkan penanganan perkara pokok. Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus dijadwalkan segera merampungkan pemberkasan perkara Bahtiar Baharuddin untuk selanjutnya dilimpahkan ke tahap penuntutan.
“Pasca-putusan praperadilan ini, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sulsel akan segera fokus merampungkan pemberkasan perkara pokok atas nama Tersangka BB agar dapat secepatnya dilimpahkan ke tahap penuntutan dan disidangkan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Makassar guna menguji materi pokok perkaranya,” tutup Soetarmi.
