MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar melalui Dinas Tata Ruang menggelar sosialisasi Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di Hotel Karebosi Premier, Selasa (10/11/2026).
Kegiatan bertema “Pemenuhan SLF Bangunan Gedung dalam Keselamatan Bangunan dan Kualitas Pelayanan Kesehatan” tersebut bertujuan meningkatkan pemahaman dan kesadaran pengelola fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) mengenai pentingnya pemenuhan persyaratan perizinan bangunan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya Pemkot Makassar mendorong peralihan pemahaman masyarakat terkait regulasi bangunan gedung, dari sistem perizinan lama berupa Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menjadi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).
Dalam mekanisme terbaru, pemenuhan persyaratan bangunan tidak hanya berfokus pada persetujuan rencana pembangunan, tetapi juga mencakup pemeriksaan kondisi fisik bangunan setelah didirikan.
Kedua aspek tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan bangunan gedung, khususnya fasilitas pelayanan kesehatan, memenuhi standar teknis yang mencakup keselamatan, kenyamanan, kemudahan, kesehatan, serta kelayakan fungsi.
Kepala DPM-PTSP Kota Makassar, Fadil, menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021, PBG merupakan perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, maupun merawat bangunan sesuai standar teknis.
“Ada standar teknis bangunan gedung yang diatur dan harus dipenuhi. Bangunan wajib menjamin keselamatan dan keamanan penggunanya. Dari sisi kesehatan misalnya, diatur standar ukuran bangunan hingga sistem pencahayaannya,” papar Fadil.
Sementara itu, narasumber sosialisasi, Laode Muh Halidu, menjelaskan perbedaan PBG dan SLF melalui analogi dokumen kepemilikan kendaraan bermotor.
Menurutnya, PBG merupakan persetujuan sebelum pembangunan dilakukan, sedangkan SLF menjadi bukti bahwa bangunan yang telah berdiri memenuhi persyaratan untuk dimanfaatkan sesuai fungsinya.
“PBG itu fokus pada izin membangun dan keselamatan struktur awal. Sedangkan SLF diterbitkan setelah bangunan berdiri untuk diuji kembali keandalan strukturnya. Ibarat kendaraan, PBG itu izinnya dan SLF adalah SIM-nya. Ini sangat vital, khususnya bagi bangunan fasilitas kesehatan,” jelas Laode.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkot Makassar berharap koordinasi dan sinergi dengan pengelola fasilitas pelayanan kesehatan serta seluruh pemangku kepentingan semakin kuat.
Upaya ini diharapkan dapat mendorong seluruh bangunan fasilitas kesehatan di Makassar memenuhi ketentuan perizinan dan standar teknis yang berlaku, sehingga mampu memberikan pelayanan kesehatan dengan dukungan bangunan yang aman, tertib, dan laik fungsi.
