
JAKARTA, NEWSURBAN.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menahan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana pasar modal terkait manipulasi perdagangan Waran Seri I dan waran terstruktur di Bursa Efek Indonesia (BEI).
Ketiga tersangka masing-masing berinisial JF alias O, FS, dan S yang diketahui bekerja sebagai karyawan swasta. Penahanan dilakukan penyidik Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK pada Senin (16/11/2026).
Setelah ditahan, ketiganya ditempatkan di Rumah Tahanan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia (Bareskrim Polri) untuk kepentingan penyidikan.
OJK menjelaskan, keputusan penahanan tersebut didasarkan pada pertimbangan penyidik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satu pertimbangannya adalah adanya kekhawatiran para tersangka tidak kooperatif sehingga berpotensi menghambat kelancaran proses penyidikan.
Sementara itu, satu tersangka lainnya berinisial TGB alias T, yang merupakan karyawan swasta pada salah satu perusahaan sekuritas, saat ini tengah menjalani proses hukum dalam perkara berbeda yang ditangani Polda Metro Jaya.
Keempat orang tersebut diduga terlibat dalam praktik manipulasi pasar dengan menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai aktivitas perdagangan, kondisi pasar, maupun harga efek di BEI.
Manipulasi Perdagangan Terjadi pada Mei 2023
Berdasarkan hasil penyidikan, dugaan tindak pidana tersebut berkaitan dengan aktivitas perdagangan pada 29 Mei 2023. Efek yang diperdagangkan meliputi Waran Seri I PT Chemstar Indonesia Tbk (CHEM-W), Waran Seri I PT Era Media Sejahtera Tbk (DOOH-W), serta sejumlah waran terstruktur, yakni ADRODRCM3A, BUKADRCV3A, dan INCODRCX3A.
Dalam menjalankan aksinya, para tersangka diduga menggunakan identitas orang lain untuk membuka dan mengelola sejumlah rekening efek.
Selain itu, pendanaan transaksi juga diduga dilakukan melalui rekening bank milik pihak lain. Praktik tersebut diduga menyebabkan kerugian sekitar Rp6,97 miliar.
Penanganan perkara ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan pengawasan dan pemeriksaan OJK di bidang pasar modal. Proses tersebut kemudian ditingkatkan ke tahap penyelidikan hingga penyidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan sejak Mei 2026.
Atas dugaan perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 104 juncto Pasal 91 dan/atau Pasal 104 juncto Pasal 92 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Ketentuan tersebut sebagaimana telah diubah melalui Bab V Bagian Kedua Pasal 22 angka 34, angka 35, dan angka 43 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
OJK Perkuat Penegakan Hukum Pasar Modal
OJK menegaskan, penahanan terhadap ketiga tersangka merupakan bagian dari proses penegakan hukum untuk mendukung kelancaran penyidikan. Meski demikian, seluruh proses tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah serta penghormatan terhadap hak-hak tersangka sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam penanganan perkara ini, OJK juga terus memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum, termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia.
Koordinasi tersebut dilakukan untuk memastikan penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan berjalan secara profesional, tegas, dan konsisten.
Langkah penegakan hukum ini sekaligus menjadi bagian dari agenda reformasi OJK dalam meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum di bidang pasar modal.
Reformasi tersebut diarahkan untuk mendorong penegakan hukum yang semakin tegas, konsisten, dan berkelanjutan. Upaya ini juga bertujuan memastikan perdagangan efek berlangsung secara transparan, teratur, wajar, dan efisien.
Melalui penguatan pengawasan serta penegakan hukum, OJK menyatakan berkomitmen menjaga integritas industri pasar modal, meningkatkan pelindungan investor, dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan nasional.(*)









