Jaga Makassar Tetap Kondusif, Pemkot Perkuat Sinergi TNI-Polri, Ormas dan Masyarakat

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Pemerintah Kota Makassar memperkuat sistem pengamanan dan pencegahan gangguan keamanan untuk menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah dinamika sosial yang berkembang.

Upaya tersebut dilakukan dengan mengintegrasikan sejumlah instrumen pendukung, mulai dari penguatan pengawasan berbasis teknologi melalui ribuan kamera Closed-Circuit Television (CCTV), layanan panggilan darurat 112, hingga memperkuat kolaborasi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, organisasi kemasyarakatan (ormas), dan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias Appi, saat menghadiri Rapat Koordinasi Forkopimda Kota Makassar terkait Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) di wilayah Kota Makassar, di Swiss-Belhotel, Jalan Ujung Pandang, Senin (31/8/2026).

Munafri mengatakan, pemerintah kota tidak dapat menjaga keamanan dan ketertiban secara sendiri. Keterlibatan seluruh elemen masyarakat, khususnya ormas, diperlukan untuk menciptakan kondisi Makassar yang aman, nyaman, dan kondusif.

Menurutnya, penguatan sistem keamanan diarahkan pada pola yang terintegrasi dengan memadukan teknologi, respons cepat, sinergi antarinstansi, serta pemberdayaan masyarakat berbasis komunitas.

“Pemerintah Kota terus kolaborasi keterlibatan TNI, Polri dan ormas untuk sama-sama menjaga keamanan dan ketertiban yang ada di Kota Makassar,” kata Munafri.

Rakor tersebut turut dihadiri Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana, Dandim 1408/Makassar Ino Dwi Setyo Darmawan, Kepala Kejaksaan Negeri Makassar Andi Panca Sakti, serta Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Makassar Fathur Rahim.

Hadir pula perwakilan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), KNPI, serta sejumlah pimpinan dan perwakilan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Munafri menjelaskan, terdapat sejumlah instrumen utama yang disiapkan Pemkot Makassar untuk memperkuat sistem keamanan dan ketertiban masyarakat.

Salah satunya melalui optimalisasi jaringan CCTV yang tersebar di berbagai titik kota hingga kawasan lorong. Saat ini, terdapat kurang lebih 8.000 titik CCTV yang diarahkan untuk terhubung dengan sistem pemantauan terpusat melalui jaringan fiber optik.

Sistem tersebut dikembangkan agar pemerintah dapat memantau kondisi kota secara lebih cepat dan terintegrasi melalui pusat kendali atau war room.

Namun, Munafri mengakui proses integrasi seluruh jaringan CCTV masih dalam tahap pembenahan dan pemeliharaan. Sejumlah sambungan masih dalam proses interkoneksi.

Pemerintah kota menargetkan seluruh sistem tersebut dapat segera kembali berfungsi secara optimal sehingga mampu mendukung pemantauan kondisi kota secara real time.

“Secepatnya ini akan bisa selesai dan mengaktivasi seluruh CCTV yang dimiliki oleh pemerintah kota sebagai dasar dari bagaimana kita bisa memantau melalui pola-pola pembangunan digital,” terangnya.

Selain jaringan CCTV, Pemkot Makassar juga mengandalkan layanan Call Center 112 sebagai kanal respons cepat masyarakat terhadap berbagai kondisi darurat.

Layanan panggilan darurat tersebut beroperasi selama 24 jam dan dapat menerima laporan terkait kriminalitas, kondisi medis, kebencanaan, maupun keadaan darurat lainnya.

Menurut Munafri, sistem 112 terus dikembangkan agar menjadi layanan terpadu yang memungkinkan laporan masyarakat diterima dan diteruskan secara cepat kepada perangkat daerah maupun instansi yang memiliki kewenangan melakukan penanganan.

“Respons cepat 112, layanan panggilan darurat 24 jam terpadu untuk segala insiden kriminalitas, medis dan bencana ini kita aktifkan,” katanya.

Di sisi lain, Pemkot Makassar juga mendorong penguatan sistem keamanan berbasis masyarakat di tingkat lorong.

Munafri menilai karakter permukiman masyarakat Makassar yang banyak berinteraksi dalam lingkungan lorong dapat menjadi kekuatan untuk membangun sistem deteksi dini terhadap berbagai potensi gangguan keamanan.

“Pola komunikasi yang ada di dalam ini kadang-kadang bisa berdampak lebih cepat karena pola interaksi di wilayah ini sangat ada di dalam satu wilayah,” tuturnya.

Karena itu, masyarakat diharapkan tidak hanya menjadi penerima layanan pemerintah, tetapi turut berperan menjaga keamanan lingkungan masing-masing.

“Kita tidak akan mungkin bisa menyelenggarakan semua ini sendirian tanpa support dan kolaborasi di wilayah,” jelasnya.

Munafri juga menekankan bahwa keamanan dan ketertiban memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi Kota Makassar.

Menurutnya, kondisi keamanan dan kepastian hukum menjadi salah satu pertimbangan penting bagi investor maupun wisatawan ketika memilih suatu daerah.

Karena itu, Makassar harus terus dijaga sebagai kota yang aman, nyaman, terbuka, serta mampu memberikan kepastian bagi aktivitas ekonomi dan masyarakat.

Stabilitas keamanan juga menjadi bagian penting dalam menjaga keberagaman masyarakat Makassar yang terdiri dari berbagai latar belakang suku, budaya, dan agama.

Munafri memberikan apresiasi kepada FKUB serta seluruh elemen masyarakat yang selama ini berperan menjaga kerukunan dan toleransi di Kota Makassar.

“Yang kita jaga bukan hanya konflik-konflik sosial, tapi juga konflik-konflik agama. Ini penting sekali,” imbuhnya.

Ia menyebut upaya menjaga toleransi menunjukkan perkembangan positif. Makassar yang sebelumnya disebut berada pada peringkat ke-54 dalam indeks toleransi, kini berada di posisi kesembilan.

“Dengan langkah antisipasi, dan memperkuat keamanan Kota, terus kita dipertahankan melalui komunikasi dan kolaborasi seluruh elemen,” tutup Appi.

Gangguan Kamtibmas Menurun

Sementara itu, Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Arya Perdana mengatakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Makassar menunjukkan perkembangan positif dalam sepekan terakhir.

Sejumlah gangguan keamanan yang selama ini kerap terjadi, seperti geng motor, balap liar, dan perkelahian kelompok, tercatat mengalami penurunan.

Arya mengatakan, berdasarkan evaluasi jajarannya, dalam satu pekan terakhir hanya tercatat satu kasus geng motor yang berhasil ditangani.

Angka tersebut menurun dibandingkan kondisi sebelumnya ketika aksi geng motor dapat terjadi hampir setiap hari.

“Dalam satu minggu terakhir ini ternyata geng motor cuma satu kali. Alhamdulillah, kalau sebelumnya satu hari bisa terjadi setiap hari,” kata Arya.

Selain geng motor, kepolisian mencatat empat kali aksi balap liar dan empat kasus perkelahian kelompok dalam periode yang sama.

Menurut Arya, kasus perkelahian kelompok tersebut relatif kecil dan dapat segera ditangani aparat.

Jajaran Polrestabes Makassar juga menangani sejumlah tindak pidana lainnya, termasuk kasus narkotika dan penganiayaan. Dari berbagai penanganan tersebut, polisi mengamankan sekitar 55 orang. Sejumlah di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan menjalani proses hukum.

Arya menegaskan bahwa upaya menjaga keamanan tidak dapat hanya mengandalkan kepolisian.

“Keamanan ini bukan hanya tugas kepolisian. Polisi jumlahnya sedikit. Tidak mungkin kita bisa menjaga keamanan dengan cepat kalau tidak dibantu kepedulian dan partisipasi masyarakat,” ujarnya.

Karena itu, sinergi diperlukan dengan melibatkan TNI, pemerintah kota, pemerintah kecamatan dan kelurahan, ormas, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, pemuda, hingga mahasiswa.

Kondisi kondusif juga terlihat dari pelaksanaan aksi penyampaian pendapat di muka umum. Dari 69 rencana aksi unjuk rasa yang tercatat, hanya 25 aksi yang terealisasi.

“Ada juga kasus, dari 69 rencana aksi unjuk rasa yang tercatat, hanya 25 aksi yang terealisasi,” terangnya.

Sebagian besar aksi tersebut mengangkat isu lokal dan berlangsung aman serta tertib. Hanya terdapat satu hingga dua aksi yang membawa isu nasional.

Menurut Arya, kondisi tersebut menunjukkan komunikasi antara kepolisian dengan kelompok masyarakat, mahasiswa, maupun organisasi kemasyarakatan berjalan cukup baik.

Ia mencontohkan kondisi pada 27 Agustus 2026, ketika aksi unjuk rasa berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. Di Makassar, seluruh rangkaian aksi pada hari tersebut dapat diselesaikan sekitar pukul 18.00 WITA dalam kondisi aman dan kondusif.

“Bahkan kemarin tanggal 27 Agustus, yang memang menjadi puncaknya unjuk rasa seluruh Indonesia, kita bisa selesai pukul 18.00 WITA,” tuturnya.

“Saat kota-kota lain masih melakukan unjuk rasa, bahkan Jakarta masih unjuk rasa, kita sudah selesai dengan kondisi yang kondusif,” sambung Arya.

Ia menilai capaian tersebut tidak terlepas dari komunikasi intensif serta sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, TNI, ormas, dan masyarakat.

Arya juga memberikan perhatian terhadap peran organisasi kemasyarakatan dalam menjaga keamanan dan ketertiban. Ia mengingatkan setiap anggota organisasi untuk menjaga nama baik kelompoknya karena tindakan satu orang dapat berdampak terhadap citra seluruh organisasi.

“Kolaborasi ini untuk jaga keamanan, tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat, tetapi menjadi gerakan bersama seluruh masyarakat untuk mempertahankan Makassar sebagai kota yang aman, tertib dan kondusif,” pungkasnya. (*)