Munafri Suarakan Kepentingan Ojol, Usul Relaksasi Ganjil-Genap Saat Pengisian BBM di SPBU
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin alias Appi mendorong adanya kebijakan khusus bagi pengemudi ojek online (ojol) dalam pengaturan pengisian bahan bakar minyak (BBM) di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Usulan tersebut disampaikan Appi menyusul persoalan antrean dan kebijakan pengendalian penyaluran BBM bersubsidi yang berdampak terhadap mobilitas masyarakat, termasuk pengemudi ojol.
Appi mengusulkan agar pengemudi ojol mendapatkan relaksasi atau pengecualian apabila kebijakan ganjil-genap kendaraan roda dua diterapkan dalam pengendalian pengisian BBM di SPBU.
Hal tersebut disampaikan Appi saat menghadiri Rapat Monitoring dan Evaluasi terkait Penyaluran BBM Bersubsidi pada SPBU se-Sulawesi Selatan di Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Senin (14/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Appi bahkan mendorong agar kendaraan pengemudi ojol diberikan tanda atau identitas khusus. Tanda tersebut nantinya dapat digunakan petugas di lapangan untuk membedakan kendaraan ojol dengan kendaraan pribadi.
“Teman-teman ojol ini kan mobilitas tinggi memenuhi kebutuhan, kalau bisa dilonggarkan kebijakan khusus di SPBU, direlaksasi terhadap ganjil-genap ini karena mereka beroperasi setiap hari,” ujar Appi.
Menurut Appi, pengemudi ojol memiliki karakteristik mobilitas yang berbeda dengan pengguna kendaraan pada umumnya.
Sepeda motor menjadi sarana utama mereka untuk mencari nafkah. Aktivitas tersebut membuat pengemudi ojol harus beroperasi hampir setiap hari dengan tingkat mobilitas yang tinggi.
Karena itu, Appi menilai kebijakan pengendalian BBM perlu mempertimbangkan kondisi kelompok pekerja yang menggantungkan pendapatan dari aktivitas di jalan.
Appi menjelaskan, aktivitas pengemudi ojol sangat bergantung pada waktu dan mobilitas. Ketika harus menyesuaikan aktivitas dengan aturan ganjil-genap, ruang gerak mereka untuk mendapatkan penumpang maupun menjalankan layanan pengantaran berpotensi ikut terbatas.
Kondisi tersebut, kata dia, dapat berdampak terhadap pendapatan pengemudi ojol yang sebelumnya juga menghadapi persoalan antrean panjang BBM di sejumlah SPBU.
“Sekarang ini baru kita lihat, setelah dia berkurang, mungkin saudara-saudara kita, teman-teman ojol ini bisa dibuatkan kebijakan supaya diberikan kebebasan untuk tidak harus ganjil-genap,” jelasnya.
Minta Mekanisme Khusus Ojol Diperjelas
Meski mendorong adanya relaksasi, Appi menekankan bahwa kebijakan khusus bagi pengemudi ojol harus disertai mekanisme dan petunjuk pelaksanaan yang jelas.
Menurutnya, perlu ada koordinasi antara Pertamina, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, pengelola SPBU, serta satuan tugas yang terlibat dalam pengawasan distribusi BBM.
Hal itu diperlukan agar kebijakan pengecualian bagi ojol tidak salah sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Appi mengusulkan penggunaan tanda atau identitas khusus pada kendaraan ojol yang mendapatkan pengecualian. Dengan demikian, petugas SPBU dapat melakukan verifikasi secara langsung di lapangan.
“Ini perlu dipastikan petunjuk pelaksanaannya supaya benar-benar kepada ojol itu tidak salah sasaran atau tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang mau main-main lagi di dalam situ,” imbuh Munafri.
Appi Minta Ketersediaan BBM Diantisipasi
Selain persoalan ojol dan ganjil-genap, Appi juga meminta Pertamina memastikan ketersediaan BBM bersubsidi di SPBU sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Ia menilai kuota dan pasokan BBM perlu dihitung berdasarkan pola konsumsi masyarakat di setiap wilayah.
Menurutnya, penambahan kuota seharusnya tidak hanya dilakukan setelah terjadi kekurangan pasokan atau antrean panjang.
“Perlu antisipasi, selalu pada saat kurang, kuotanya ditambah. Artinya kebutuhan masyarakat ini kan, saya pikir Pertamina sudah tahu berapa konsumsi, tingkat konsumsi, dan sebagainya yang harus disediakan,” kata Appi.
Karena itu, ia meminta ketersediaan BBM dipastikan sejak awal agar masyarakat tidak kembali menghadapi kekurangan pasokan.
“Ini sangat penting untuk kita pastikan, memastikan ini supaya tidak ada kekurangan kebutuhan yang diinginkan,” lanjutnya.
Appi juga menekankan pentingnya menyesuaikan ketersediaan produk BBM dengan permintaan masyarakat.
Ia mencontohkan, ketika kebutuhan masyarakat terhadap Pertalite tinggi sementara ketersediaannya terbatas dan jenis BBM lain tersedia lebih banyak, kondisi tersebut dapat memicu antrean dan pergeseran pilihan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu.
“Nah, ini harus disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga memang ini harus benar-benar dipastikan memenuhi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Soroti Disparitas Harga BBM
Persoalan disparitas harga BBM juga menjadi perhatian Appi dalam rapat tersebut.
Ia meminta Pertamina mengkaji kembali perbedaan harga antarkomoditas BBM yang dapat memengaruhi pola migrasi atau pergeseran pilihan masyarakat terhadap jenis BBM tertentu.
Menurut Appi, kebijakan harga dan ketersediaan BBM perlu mempertimbangkan kondisi riil masyarakat agar pengaturan distribusi tidak justru menambah beban warga.
“Kita meminta kepada Pertamina untuk mengkaji lebih baik terkait disparitas supaya pola migrasi ini tidak memberatkan masyarakat,” katanya.
Appi berharap hasil monitoring dan evaluasi tersebut dapat melahirkan kebijakan yang lebih adaptif, baik dalam pengaturan distribusi BBM, ketersediaan kuota, maupun mekanisme pengendalian kendaraan.
Ia menegaskan, kebijakan pengendalian BBM harus tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan penataan distribusi dan kebutuhan masyarakat, termasuk kelompok pekerja yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan seperti pengemudi ojol.
Rapat monitoring dan evaluasi penyaluran BBM bersubsidi tersebut dihadiri Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Ketua DPRD Sulsel Andi Rahmatika Dewi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, sejumlah kepala daerah, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Sulsel, termasuk jajaran Polda, Pangdam, dan Kejati. (*)
