PALU, NEWSURBAN.ID – Wakil Walikota Palu, Imelda Liliana Muhidin, membuka secara resmi Pertemuan Koordinasi dan Penguatan Akses Perlindungan Sosial serta Penghidupan Inklusif bagi Penyandang Disabilitas, Selasa 15-09-2026.
Kegiatan yang diinisiasi Bappeda Kota Palu bekerja sama dengan Sikola Mombine ini berlangsung di Ruang Auditorium Kantor Walikota Palu. Pertemuan ini menjadi forum bagi pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan untuk menyamakan langkah dalam memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi secara menyeluruh.
Hadir dalam kegiatan tersebut Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Kota Palu Moh. Fahri, Kepala Bappeda Kota Palu Dr. Ahmad Rijal Arma, S.E., M.M, Kepala Dinas Sosial Kota Palu Susik, pejabat Bagian Hukum Setda Kota Palu, serta perwakilan Sikola Mombine dan organisasi penyandang disabilitas di Kota Palu.
Dalam sambutannya, Wakil Walikota Palu Imelda Liliana Muhidin menyampaikan bahwa perlindungan sosial bagi penyandang disabilitas bukan hanya soal bantuan, tetapi juga soal akses yang setara dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan ruang publik.
“Pemerintah Kota Palu berkomitmen memastikan tidak ada warga yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas. Kita harus memperkuat data, memperluas akses layanan, dan memastikan setiap program pembangunan inklusif sejak perencanaan,” ujar Imelda.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara OPD, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas. Menurutnya, kolaborasi seperti dengan Sikola Mombine menjadi kunci agar program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.
Harapannya, pertemuan ini dapat menghasilkan rekomendasi konkret berupa penguatan basis data penyandang disabilitas, peningkatan akses bantuan sosial, pelatihan vokasi, serta dukungan usaha mikro agar penyandang disabilitas memiliki kemandirian ekonomi.
“Harapan kami, dari forum ini lahir kebijakan dan program yang benar-benar menjawab kebutuhan. Penyandang disabilitas di Kota Palu harus bisa hidup mandiri, produktif, dan dilibatkan dalam setiap proses pembangunan,” harap Imelda.
Kepala Bappeda Kota Palu, Dr. Ahmad Rijal Arma, menambahkan bahwa hasil pertemuan ini akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ke depan, agar prinsip inklusivitas benar-benar terintegrasi dalam RPJMD Kota Palu.
Pertemuan ditutup dengan diskusi kelompok dan penyusunan komitmen bersama antara pemerintah dan mitra untuk penguatan layanan inklusif di Kota Palu. (ysw/*)
