Munafri Tegaskan Camat-Lurah Tak Boleh Lagi Kerja Seremonial, Harus Berdampak ke Masyarakat

MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta seluruh camat dan lurah mengubah pola kerja pemerintahan di tingkat wilayah. Ia menegaskan, keberhasilan kerja tidak boleh lagi hanya diukur dari banyaknya kegiatan yang terlaksana atau besarnya serapan anggaran.

Menurut Munafri, orientasi kerja pemerintahan harus bergeser dari sekadar menjalankan program menuju penciptaan public value dan dampak nyata yang dirasakan langsung masyarakat.

Hal itu disampaikan Munafri saat memimpin Rapat Koordinasi bersama seluruh camat dan lurah se-Kota Makassar di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar, Senin (5/10/2026).

Dalam arahannya, Munafri menekankan pentingnya perubahan paradigma pemerintahan dari government menuju governance, kemudian satu langkah lebih jauh menjadi impactful governance.

“Kepemimpinan kami saat ini adalah bagaimana government ini impactful. Bukan hanya governance, tapi kita one step ahead, yaitu impactful governance. Pemerintahan yang berdampak langsung kepada masyarakat,” tegas Munafri.

Ia menjelaskan, perubahan tersebut bukan sekadar istilah atau teori pemerintahan. Paradigma baru itu harus diterjemahkan dalam cara camat dan lurah bekerja sehari-hari.

Pemerintah, kata Munafri, tidak boleh hanya menjadi pelaksana program. Pemerintah harus berperan sebagai orkestrator yang mampu menggerakkan masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan di lapangan.

“Pemerintah itu hanya jadi pelaksana. Kita mau fokus ini bergeser, pemerintah sebagai orkestrator. Artinya, kita menjadi dirigen di dalam proses yang ada, memastikan keterlibatan masyarakat dan stakeholder yang lainnya bisa ada di dalamnya,” jelasnya.

Keberhasilan Tak Cukup dari Serapan Anggaran

Munafri meminta camat dan lurah mengubah cara pandang terhadap keberhasilan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

Jika sebelumnya ukuran keberhasilan kerap berhenti pada terlaksananya kegiatan dan terserapnya anggaran, maka ke depan perhatian harus diarahkan pada outcome, manfaat, dan impact yang dihasilkan.

“Jangan sampai kegiatan itu hanya berlalu begitu saja. Kegiatan itu tidak hanya memberikan atau menghabiskan anggaran saja, setelah itu tahun depan diulangi lagi,” tuturnya.

“Yang kita harapkan bagaimana program-program ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat yang ada di dalamnya,” sambung Appi.

Ia menegaskan, besarnya anggaran yang digunakan tidak otomatis menunjukkan keberhasilan suatu program.

Karena itu, setiap camat dan lurah diminta memahami tujuan akhir dari program yang dijalankan di wilayah masing-masing.

Pemerintah harus mampu menjawab satu pertanyaan mendasar: perubahan apa yang dihasilkan program tersebut bagi kehidupan masyarakat?

Warga Harus Jadi Co-Creator

Perubahan paradigma, lanjut Munafri, juga menyangkut posisi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Masyarakat tidak boleh ditempatkan hanya sebagai penerima program pemerintah. Warga harus dilibatkan sebagai co-creator, yakni pihak yang ikut menciptakan solusi bersama pemerintah.

“Masyarakat harus ikut sebagai co-creator bersama-sama dengan pemerintah. Artinya, masyarakat terlibat, dilibatkan untuk bersama-sama,” tegasnya.

Karena itu, Munafri meminta camat dan lurah tidak hanya bekerja dari balik meja. Pemimpin wilayah harus turun langsung melihat kondisi masyarakat, memahami persoalan yang terjadi, sekaligus memastikan program pemerintah benar-benar sesuai kebutuhan warga.

Ia menilai tidak cukup bagi camat maupun lurah hanya datang ke kantor pada pagi hari, menjalankan rutinitas administratif, kemudian pulang tanpa mengetahui kondisi wilayah yang dipimpinnya.

“Nah, ini yang harus kita ubah untuk memastikan peran-peran pemerintah, good governance menuju impactful governance, memberikan dampak langsung terhadap masyarakat,” imbuh Ketua IKA FH Unhas itu.

Camat Diminta Tinggalkan Pola Kerja Sektoral

Dalam rapat tersebut, Munafri juga menyoroti pola kerja birokrasi yang masih sektoral.

Ia mencontohkan persoalan sampah di wilayah yang berbatasan antarkecamatan atau antarkelurahan. Menurutnya, persoalan masyarakat tidak boleh terhambat hanya karena batas administrasi.

“Misalnya ada persoalan sampah yang ada di sana, padahal cuma menyeberang. Satgas dari satu wilayah tidak mau ambil karena menganggap itu wilayah kecamatan lain. Kolaborasi dibutuhkan bersama-sama,” katanya.

Mantan CEO PSM itu meminta camat membangun komunikasi lintas wilayah dan tidak menjadikan batas administratif sebagai alasan untuk membiarkan persoalan masyarakat.

“Pak Camat tinggal menelepon Pak Camat, ada sampah kita kerja sama-sama. Saya pikir ini sesuatu yang sangat simpel untuk kita laksanakan,” tuturnya.

Menurut Munafri, pola kolaborasi tersebut menjadi bagian penting dari penerapan impactful governance.

Datang, Absen, Terima Gaji Bukan Ukuran Kinerja

Perubahan paradigma juga harus menyentuh budaya kerja aparatur. Munafri mengingatkan bahwa tugas camat dan lurah tidak berhenti pada kehadiran, absensi, maupun penyelesaian administrasi.

Kepatuhan administratif, kata dia, harus dibarengi integritas, inovasi, dan akuntabilitas.

“Datang, absen, terima gaji, selesai. Padahal yang dibutuhkan adalah dari diangkat menjadi lurah atau camat, lalu diberikan hak-hak yang melekat pada dirinya, harusnya di sana dibangun integritas untuk memastikan sebagai contoh kepada seluruh bawahan yang ada di sana,” sindirnya.

Appi juga menekankan agar para pemimpin wilayah menciptakan inovasi yang benar-benar memberikan kemudahan dan manfaat bagi masyarakat.

Namun, inovasi tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan atau produk semata. Harus ada hasil yang bisa dirasakan warga.

“Dan inovasi ini bukan cuma output, tapi outcome yang harus muncul di sana,” jelasnya.

Program Harus Dipastikan Berkelanjutan

Selain inovasi, Munafri menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap program.

Ia mengingatkan agar bantuan maupun kegiatan yang diberikan kepada masyarakat tidak berhenti pada proses pembagian, tetapi harus dipastikan keberlanjutannya.

Munafri mencontohkan bantuan kandang ayam kepada masyarakat. Program semacam itu, menurut dia, harus dipikirkan sejak awal, mulai dari bagaimana bantuan dikelola, apakah benar-benar dimanfaatkan, bagaimana penerima dipilih, hingga dampaknya terhadap ekonomi keluarga.

“Pada saat turun ke masyarakat untuk membagi-bagi, tidak boleh berbeda-beda. Ini harus kita pastikan,” terang Munafri.

Karena itu, Appi meminta setiap camat dan lurah memiliki visi yang jelas dalam mengelola wilayahnya.

Program pemerintah harus hadir sebagai solusi, bukan sekadar memenuhi daftar kegiatan tahunan.

Pelayanan Publik Harus Lebih Bermakna

Dalam arahannya, Munafri juga menuturkan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kota Makassar.

Menurutnya, masyarakat saat ini tidak lagi cukup hanya mendapatkan pelayanan administratif biasa.

Harapan publik telah berkembang menjadi tuntutan terhadap pelayanan yang lebih cepat, mudah, adil, transparan, berkualitas, dan bermakna.

Karena itu, ukuran keberhasilan pemerintah juga harus berubah.

“Pemerintah tidak boleh lagi berhenti hanya pada tahap input, output, atau sekadar outcome. Indikator keberhasilan sejati terletak pada public value dan impact yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” jelasnya.

Munafri menilai perubahan tersebut harus dimulai dari tingkat wilayah karena camat dan lurah merupakan jajaran pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat.

Camat-Lurah Diminta Fokus pada Dampak

Dalam kesempatan itu, Munafri juga mengingatkan jajaran camat dan lurah untuk menjaga fokus kerja hingga akhir hari.

Ia berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah dapat ditangani sejak pagi sehingga pada siang hingga sore hari jajaran tinggal melakukan kontrol, evaluasi, dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai target.

“Saya berharap seluruh kegiatan di wilayah sudah selesai dari tadi pagi, sehingga saat ini sudah sisa kontrol yang dijalankan,” harapnya.

Appi juga mengingatkan pentingnya menjaga fokus kerja, terutama pada jam-jam ketika konsentrasi aparatur mulai menurun.

Kontrol terhadap program diperlukan agar setiap kegiatan yang telah dilakukan benar-benar menghasilkan manfaat bagi masyarakat.

Karena itu, camat dan lurah diminta terus mengevaluasi hasil program, bukan hanya melaporkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan.

“Yang kita mau adalah kegiatan yang memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga memang dibutuhkan penjelasan yang berulang-ulang kali harus disampaikan,” tuturnya.

Munafri menegaskan, transformasi menuju impactful governance menjadi bagian penting dari arah kepemimpinan Pemerintah Kota Makassar dalam lima tahun ke depan.

Intinya, pemerintah tidak lagi boleh hanya bertanya berapa banyak program yang telah dilaksanakan, tetapi harus mampu menjawab seberapa besar perubahan kehidupan masyarakat yang berhasil dihasilkan dari program tersebut.

Paradigma itu diminta Munafri diterjemahkan oleh seluruh camat dan lurah dalam setiap pekerjaan di wilayah masing-masing.

“Sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat dan pembangunan tidak berhenti sebagai kegiatan administratif semata,” tukas Appi. (*)