MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Dinas Penataan Ruang (Distaru) Kota Makassar menyegel sebuah rumah kost permanen dua lantai milik warga bernama Fahmi di Jalan Puri Raya XIV, Kelurahan Borong, Kecamatan Manggala, Senin (26/10/2026).
Penyegelan dilakukan karena bangunan tersebut belum mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Penertiban dipimpin Kepala Bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Bangunan Distaru Makassar, Aguz Mulia, S.STP., M.Si. Pelaksanaan penyegelan dilakukan berdasarkan surat perintah penertiban yang diterbitkan setelah pemilik bangunan menerima tiga kali teguran dari Distaru.
Surat perintah bernomor 800.1.11.1/2776/DISTARU/X/2026 tersebut ditandatangani Kepala Distaru Makassar, Muh. Fuad Azis DM, pada Jumat (23/10/2026). Dalam surat itu, pelaksanaan penertiban dijadwalkan pada Senin (26/10/2026) mulai pukul 09.00 Wita.
Dokumen tersebut juga mencantumkan riwayat tiga surat teguran yang telah dilayangkan kepada pemilik bangunan sebelum tindakan penyegelan dilakukan.
Teguran pertama tertuang dalam surat Nomor 283/I/302/DISTARU/MGL/VIII/2026. Selanjutnya, teguran kedua melalui surat Nomor 73/II/302/DISTARU/MGL/IX/2026 dan teguran ketiga melalui surat Nomor 18/III/302/DISTARU/MGL/X/2026.
Surat perintah tersebut menjadi dasar penugasan Tim Penertiban Bangunan Distaru Makassar untuk melakukan tindakan penertiban atau penyegelan terhadap bangunan yang dimaksud.
Dalam pelaksanaannya, Distaru mengacu pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan. Di antaranya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, serta Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015–2034.
Selain itu, penertiban juga merujuk pada Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penertiban Bangunan dan Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penataan Ruang Kota Makassar.
Dalam lampiran surat perintah tersebut, tercatat sebanyak 49 orang ditetapkan sebagai anggota tim penertiban atau penyegelan bangunan.
Tim yang ditugaskan juga diwajibkan berkoordinasi dengan unit kerja maupun instansi terkait selama pelaksanaan kegiatan. Selanjutnya, hasil penertiban harus dilaporkan kepada Kepala Distaru Makassar.
Surat perintah penyegelan tersebut turut ditembuskan kepada Wali Kota Makassar, Ketua DPRD Kota Makassar, Satpol PP, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, Camat Manggala, Kapolsek Manggala, serta Lurah Borong.
Penyegelan ini menjadi bagian dari upaya penertiban bangunan yang belum memenuhi ketentuan administrasi perizinan bangunan di Kota Makassar.
