HukumKriminalNewsSulsel

Korupsi Uang Pajak Rp144 Juta, Kades Cakkeware Bone Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan

BONE, NEWSURBAN.ID โ€“ Kepala Desa Cakkeware, Kecamatan Cenrana, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, berinisial SS (39), akhirnya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi setoran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun anggaran 2023, 2024, dan 2025.

Penetapan tersangka dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Bone melalui Cabang Kejaksaan Negeri (Cabjari) Pompanua setelah melalui proses penyidikan yang cukup panjang.

Kepala Cabjari Pompanua, Andi Hasanuddin, saat ditemui di ruang kerjanya menjelaskan, penetapan SS sebagai tersangka berawal dari temuan hasil pemeriksaan investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Jadi, ini berdasarkan temuan BPK yang melakukan uji petik. Setelah melalui proses panjang dan memeriksa 21 saksi, akhirnya dilakukan penetapan tersangka,” jelas Andi Hasanuddin.

Sebanyak 21 saksi yang diperiksa berasal dari berbagai unsur, di antaranya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bone, Inspektorat Kabupaten Bone, kolektor lapangan, serta sejumlah warga Desa Cakkeware.

Lebih lanjut, Andi Hasanuddin mengungkapkan, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Nomor: 64/SR/LHP/DJPI/PKN.01/10/2026 tertanggal 29 Oktober 2026, perbuatan tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp144.256.352.

Nilai tersebut merupakan kerugian negara yang timbul dari dugaan penyimpangan setoran PBB-P2 selama tiga tahun anggaran, yakni 2023 hingga 2025.

Atas perbuatannya, SS disangkakan melanggar Pasal 603 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Subsider, tersangka dijerat Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 126 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

“Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara,” kata Andi Hasanuddin.

Ia juga menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara oleh tersangka tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, proses hukum terhadap kasus tersebut tetap dilanjutkan.

“Meski kerugian negara dikembalikan, proses hukumnya tetap berlanjut dan itu tidak menghapus pidananya. Apalagi tim kami sudah melengkapi berkas-berkasnya untuk dilimpahkan ke persidangan,” tambahnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, SS langsung menjalani penahanan oleh tim penyidik Cabjari Pompanua.

Saat ini, Kepala Desa Cakkeware tersebut dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Watampone untuk kepentingan proses hukum lebih lanjut.(Farhan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button