MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Komisi A DPRD Kota Makassar soroti rendahnya capaian realisasi program kerja sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih di bawah 50 persen dalam Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) 2025 yang digelar di ruang Komisi A DPRD Makassar, Jumat, 11 Juli 2025.
Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Komisi A, Andi Pahlevi, dan Haji Irwan Djafar beserta anggota Komisi A lainnya, termasuk Tri Sulkarnaen. Hadir pula perwakilan dari SKPD mitra kerja Komisi A dalam forum evaluasi rutin ini.
Dalam keterangannya usai rapat, Tri Sulkarnaen menyayangkan lambannya progres pelaksanaan program. Ia menekankan bahwa memasuki triwulan ketiga seharusnya capaian program sudah menembus angka 50 persen.
“Ini sudah triwulan ketiga, tetapi capaian masih di bawah 50 persen. Kalau begini, di khawatirkan pengelolaan program di akhir tahun bisa tergesa-gesa. Dan berisiko merugikan pemerintah kota maupun masyarakat,” ujarnya.
Baca Juga: Ketua DPRD Makassar Nilai Tambahan Kuota Program Iuran Sampah Gratis untuk Manggala Tepat dan Berkeadilan
Ia juga menyoroti perlunya keseriusan dari SKPD dalam merealisasikan anggaran dan kegiatan agar tidak terjadi akumulasi pekerjaan di akhir tahun anggaran.
“Kalau di biarkan, bukan hanya kinerja yang terhambat, tapi pelaksanaan APBD pun jadi tidak optimal,” lanjutnya.
Salah satu catatan penting dari rapat tersebut adalah permasalahan di Dinas Kominfo Makassar. Di sebutkan bahwa terdapat anggaran protokoler yang sudah tidak dapat di manfaatkan. Karena terjadi pergeseran fungsi dan kebijakan internal. Hal ini di nilai sebagai bentuk ketidaksiapan dalam perencanaan awal program.
“Ke depan, perencanaan harus lebih matang. Jangan sampai anggaran yang ada tidak bisa di gunakan. Karena perubahan struktur kegiatan. Ini akan berdampak pada efektivitas layanan publik,” tegas Tri sapaannya.
Baca Juga: Dukung Program MULIA, DPRD Makassar Sepakat Iuran Sampah Warga di TPA Antang Gratis
Selain itu, pihak Komisi A juga mengingatkan agar pengadaan sistem keamanan seperti CCTV di lakukan secara maksimal. Kualitas dan keamanan data harus di jaga agar tidak hanya sekadar pemasangan simbolik tanpa dampak jangka panjang.
Komisi A juga menegaskan akan terus melakukan pemantauan intensif. Jika hingga triwulan ketiga realisasi program masih stagnan, maka mereka tidak segan memberikan catatan khusus bahkan rekomendasi evaluasi kinerja kepada pimpinan daerah. (*)
