MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Jufri Rahman, mewakili Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, secara resmi membuka Musyawarah Daerah (Musda) Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Provinsi Sulawesi Selatan yang digelar di Claro Hotel Makassar, Jumat (19/12/2025).
KPPI merupakan wadah lintas partai politik yang berperan memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang politik, penegakan keadilan, kebenaran, serta etika dalam kehidupan berpolitik. Di Sulawesi Selatan, KPPI aktif merancang berbagai program strategis, mulai dari pendidikan dan pelatihan politik, kajian permasalahan politik, advokasi kebijakan, pengabdian masyarakat, hingga pembangunan jejaring dan opini publik.
Dalam sambutannya, Sekda Jufri Rahman menyoroti masih tingginya tantangan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berdampak luas terhadap pembangunan. Kekerasan tersebut tidak hanya menimbulkan luka fisik dan psikis, tetapi juga menghambat partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan ruang-ruang pengambilan keputusan politik.
“Kondisi ini menegaskan betapa pentingnya kehadiran perempuan dalam proses pengambilan kebijakan, khususnya kebijakan yang berpihak pada perlindungan perempuan dan anak,” ujarnya.
Menurut Jufri, peran perempuan di lembaga legislatif dan struktur politik sangat strategis. Kehadiran perempuan bukan semata untuk memenuhi angka keterwakilan, tetapi membawa perspektif pengalaman hidup perempuan dalam perumusan kebijakan publik.
“Kehadiran perempuan di parlemen dan ruang-ruang pengambilan keputusan akan sangat menentukan lahirnya regulasi dan penganggaran yang responsif terhadap isu perlindungan perempuan dan anak, penguatan keluarga, serta pencegahan kekerasan,” tegasnya.
Ia juga memaparkan bahwa upaya pemberdayaan perempuan di Sulawesi Selatan menunjukkan tren positif. Pada tahun 2024, Indeks Pemberdayaan Gender Provinsi Sulsel tercatat sebesar 75,25. Namun, keterwakilan perempuan di parlemen masih berada di kisaran 25 persen, sehingga menjadi tantangan bersama yang harus dijawab melalui penguatan kapasitas, solidaritas, dan konsolidasi politik perempuan.
“KPPI sebagai wadah lintas partai memiliki peran strategis dalam melahirkan kader-kader perempuan yang berintegritas, berkapasitas, dan berorientasi pada kepentingan publik,” lanjutnya.
Jufri menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan memandang KPPI sebagai mitra strategis dalam mendorong pembangunan yang berkeadilan gender. Sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, partai politik, dan organisasi perempuan dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan keterwakilan perempuan sekaligus memperkuat agenda perlindungan perempuan dan anak.
“Saya berharap Musda ini dapat melahirkan kepemimpinan yang solid, program kerja yang visioner, serta rekomendasi strategis untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPP KPPI, Athea Sarastiani, mengajak seluruh panitia dan anggota KPPI Sulsel untuk menjadikan Musda sebagai momentum penting dalam memperkuat peran perempuan di organisasi dan masyarakat.
“Bersama-sama kita jadikan Musda ini sebagai langkah besar untuk memperkuat kontribusi perempuan dalam politik dan pembangunan,” ujarnya.
Ketua DPD KPPI Sulsel yang juga Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, berharap KPPI ke depan semakin fokus menyentuh persoalan perempuan dan anak melalui program-program nyata.
“Kami mungkin berbeda warna politik dan berada di persimpangan keputusan yang berbeda. Namun, satu hal yang menyatukan kami adalah komitmen sebagai sesama perempuan untuk saling menguatkan dan membesarkan di tengah dominasi politisi laki-laki,” tuturnya.
Ia menambahkan, melalui KPPI diharapkan lahir ruang dialog dan pertukaran gagasan untuk membangun regulasi yang mampu menempatkan perempuan pada posisi yang lebih strategis dalam dunia politik. (*)
