MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mendorong percepatan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM. Langkah ini bertujuan meningkatkan daya saing usaha sekaligus memperkuat ekosistem halal di Makassar.
Dorongan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Balai Penyelenggara Jaminan Produk Halal (PJPH) Sulawesi Selatan, Rabu (22/4/2026).
Dalam pertemuan itu, pemerintah kota dan PJPH membahas strategi kolaborasi. Fokus utama meliputi fasilitasi sertifikasi halal, penguatan literasi halal, serta dukungan kebijakan bagi UMKM.
Selain itu, Aliyah menekankan pentingnya sinergi lintas sektor. Ia menilai kolaborasi menjadi kunci dalam membangun sistem halal yang berkelanjutan.
“Halal tidak hanya soal bahan baku. Proses produksi juga harus sesuai standar,” ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar setiap kebijakan dijalankan secara hati-hati. Dengan demikian, implementasi di lapangan tetap tepat sasaran.
Di sisi lain, program “UMKM Naik Kelas” ikut menjadi perhatian. Pemerintah kota ingin memastikan pelaku usaha mampu menembus pasar lebih luas melalui sertifikasi halal.
Tidak hanya itu, sektor pariwisata juga masuk dalam pembahasan. Pemkot melihat peluang besar dalam pengembangan wisata ramah muslim.
Karena itu, Dinas Pariwisata mendorong pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif. Tujuannya agar mereka mampu menyesuaikan standar halal.
Sementara itu, PJPH Sulsel mencatat sebanyak 10.778 produk di Makassar telah bersertifikat halal. Angka ini menunjukkan potensi besar yang masih bisa dikembangkan.
Selanjutnya, peran lembaga pendamping seperti LP3H dan P3H dinilai sangat penting. Mereka membantu pelaku usaha dalam proses sertifikasi.
Di sisi pelayanan, Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) mendorong perluasan sosialisasi. Informasi layanan halal akan disebarkan hingga tingkat kelurahan dan kawasan strategis.
Dengan langkah tersebut, akses masyarakat terhadap layanan halal diharapkan semakin mudah.
Pada akhir pertemuan, Aliyah mengajak seluruh perangkat daerah untuk aktif terlibat.
“Ini bentuk perlindungan bagi masyarakat. Kita harus memastikan prosesnya aman dan sesuai standar,” katanya.
