Nelayan sebagai hilir di sektor perikanan harus mendapatkan supporting penuh dari pemerintah. Tak hanya, sarana dan prasarana, peningkatan SDM dan perlindungan juga mereka butuhkan.
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Anggota DPRD Provinsi Sulsel, Andi Rachmatika Dewi (Cicu) kembali menemui konstituen. Agendanya, penyebarluasan peraturan daerah (Perda) nomor 1 tahun 2020 tentang perlindungan sumber daya perikanan, di Kelurahan Tidung Kecamatan Rappocini, Sabtu (6/11).
Kata Cicu, perda nomor 1 tahun 2020 merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap nelayan. Di mana, pihaknya memandang perlu menghadirkan regulasi ini untuk melindungi nelayan terkait sumber daya perikanan.
“Perda ini cukup baru, ini terkait bagaimana pemprov memberi kemudahan dan perlindungan terhadap teman-teman nelayan,” ucap Cicu.
Baca Juga: Perkuat Transaksi Digital, BI Dukung Pemkot Makassar
Meski, sambung Ketua Komisi B DPRD Sulsel itu, aktivitas nelayan di Makassar makin berkurang dengan adanya reklamasi. Namun, perhatian pemerintah selalu hadir untuk masyarakat.
“Kita berharap Pemprov Sulsel memberikan banyak supporting baik bantuan sarana dan prasarana ke nelayan,” jelasnya.
Ia juga berharap, peserta kegiatan bisa ikut membantu menyebarluaskan perda tentang perlindungan sumber daya perikanan. Sehingga, masyarakat mengetahui bahwa ada regulasi mengenai perlindungan terhadap para pencari ikan.
“Kita ajak warga menyampaikan ke lingkungan masing-masing. Siapa tau di antarara mereka memiliki keluarga yang bekerja sebagai pencari ikan,” paparnya.
Baca Juga: Triwulan Ketiga, 2021, Perekonomian Sulsel Tumbuh 3,24 Persen
Terpisah, Narasumber Kegiatan Suhartono mengatakan, regulasi ini adalah turunan dari UU No. 23 tentang pemerintahan daerah. Di mana provinsi mengambila alih kewenangan kelautan.
“Sekarang, semua pengelolaan ruang laut kecuali bumi dan gas menjadi kewenangan provinsi hingga 12 mil jauhnya,” ucap Tono—sapaan akrabnya.
Dia menjelaskan, pelabuhan termasuk kewenangan pemerintah provinsi. Sebab, dermaga hingga kantor masuk kawasan laut seperti dermaga.
“Pemerintah provinsi mengelola pelabuhan yang ada di daerah. Selain itu, perda ini lahir agar pemerintah bisa melindungi nelayan secara terencana,” tukasnya. (*)
