Bupati Amran Mahmud dan Gubernur Ridwan Kamil mendapat kehormatan mewakili kepala se-Indonesia membacakan komitmen bersama untuk mereformasi birokrasi di daerah masing-masing.
JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Bupati Wajo Amran Mahmud, mewakili bupati/walikota se-Indonesia. Ia membacakan komitmen tertulis kesanggupan melakukan perbaikan dan pembenahan birokrasi di daerah masing-masing.
Amran Mahmud membacakan komitmen itu, dalam seminar nasional reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Seminar berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (1/12/2021). Menedampingi Amran Mahmud, Bupati Sambas Satono dan Walikota Sukabumi Achmad Fahmi.
Sementara, untuk pemerintah provinsi, Gubernur Jawa Barat, Mochamad Ridwan Kamil membacakan komitmen para gubernur. Mendampingi Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani.
Baca Juga: Bahas Korupsi Bareng Djusman AR, Bupati Wajo Akui Janji Terobos Penghambat Pemberantasan Korupsi
Pernyataan para kepala daerah (Gubernur, Walikota, Bupati) langsung di hadapan Menkopolhukam, Mahfud MD. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), Cahyo Kumolo. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) di wakili Inspektur Jenderal Kemendagri, Tumpak Haposan Simanjuntak. Serta Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas di wakili Deputi Polhuhankam, Slamet Sudarsono.
Seminar nasional daring dan luring ini, Amran Mahmud bersama perwakilan kepala daerah menandatangani komitmen bersama reformasi birokrasi. Menkopulhukam dan Menpan-RB serta undangan lainnya menyaksikan penandatanganan.
Amran Mahmud mengatakan, sejak awal masa jabatannya memimpin Kabupaten Wajo bersama wakilnya sudah berkomitmen penuh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi ini, merupakan salah satu dari 25 program kerja nyata kami. Dan kami sudah lakukan misalnya dengan penerapan sistem merit,” ucap Amran Mahmud usai mengikuti kegiatan ini.
Baca Juga: Menteri PANRB Sebut Ada Pelanggaran Tes CPNS di Sulsel
Amran Mahmud juga menuturkan, pada tahun pertama pemerintahannya, ia sudah melakukan restrukturisasi perangkat daerah. Dari 39 menjadi 27. Harapannya, supaya bisa lebih ramping, tetapi tetap kaya program.
Selain itu, juga akan lebih efisien dan efektif dalam penggunaan anggaran operasional sehingga bisa lebih banyak ke biaya publik dibandingkan operasional birokrasi.
“Kalau tidak ada aral melintang 7 Desember yang akan datang Kabupaten Wajo akan menerima penghargaan sistem merit yang kedua kalinya di Surabaya,” sebut Amran Mahmud yang pada seminar ini didampingi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Wajo, Alamsyah.
Sebelumnya, pada Januari 2021 lalu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Wajo mendapat penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). Penghargaan itu, tentang penerapan sistem merit dari Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firly Bahuri.
Evaluasi Reformasi Birokrasi
Amran Mahmud juga menyampaikan, berdasarkan hasil evaluasi tahun 2020 untuk reformasi birokrasi, hanya Kabupaten Wajo dan Kota Makassar yang mendapatkan nilai tertinggi. Yakni B, di antara 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan (Sulsel).
Ia menambahkan, dalam pemberian pelayanan, pihaknya melakukan melalui aplikasi secara online dan melalui aplikasi zoom meeting BKPSDM Berbagi.
Dalam hal budaya kerja, melalui aplikasi, semua pekerjaan CPNS/PNS tercatat setiap harinya. Kemudian, melakukan pengimputan pada aplikasi berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Acuannya, Renstra, Renja SKPD dan ada evaluasi langsung dari pimpinan masing-masing. Pimpinan SKPD ini, langsung di bawah Bupati dan Wakil Bupati.
Kata Amran, Pemkab Wajo sejak kepemimpinannya sudah melaksanakan pendidikan dan pelatihan melalui Instansi Pembina masing-masing. Selain itu, melakukan magang, coaching clinic, dan mentoring. (bs/ar)
