“Sebagai Kepala Desa Marumpa mewakili warga Marumpa ingin proyek ini, berjalan lancar. Ini sangat membantu meningkatkan ekonomi warga. Harus ada penyelesaian dari pihak terkait atas kendala ini,” kata Kepala Desa Marumpa, Bakri Saleh.
MAROS, NEWSURBAN.ID — Proyek Strategis Nasional (PSN) pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare terus digeber. Termasuk di Kabupaten Maros sudah dalam tahap pembangunan stasiun, salah satunya di Desa Marumpa, Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Provinsi Sulsel.
Namun, saat ini pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare di Desa Marumpa Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros ini, terhambat adanya dua orang warga menolak ganti rugi pembebasan lahan yang diberikan pemerintah.
Kepala Desa Marumpa, Bakri Saleh, Kamis (16/12/2021), mengakui, masih ada dua orang warganya yang menolak nilai ganti rugi pembebasan lahan pembangunan rel kereta api Makassar-Parepare.
“Alhamdulillah, dari 4 Km (Kilometer) wilayah kami (Desa Marumpa) yang dilalui rel kereta api 99 persen warga kami di sini yang setuju. Sisa dua orang yang tidak mau dan menolak ganti rugi yang ditawarkan pemerintah. Lahannya, kira-kira sisa sekitar 3 ribu meter persegi,” ujarnya.
Bakri Saleh berharap, pihak terkait bisa segera merampungkan masalah ini, agar PSN yang menjadi salah satu prioritas Presiden Joko Widodo ini, bisa berjalan lancar.
“Sebagai Kepala Desa Marumpa mewakili warga Marumpa ingin proyek ini, berjalan lancar. Ini sangat membantu meningkatkan ekonomi warga. Harus ada penyelesaian dari pihak terkait atas kendala ini,” katanya.
“Iya, betul, kami warga sangat ingin, proyek kereta api ini, berjalan dan segera rampung. Kami yakin ini akan membantu perekonomian warga,” tambah Syahrir, warga Karumpa.
Camat Marusu, Suwardi, juga mengakui, adanya kendala warga yang menolak ganti rugi tersebut.
“Iya, masih ada dua orang warga yang menolak nilai ganti rugi, khususnya di Desa Marumpa,” ucapnya.
“Sudah ada mediasi antara mereka ini (dua orang yang menolak ganti rugi) dengan Pemkab (Pemerintah Kabupaten) Maros, kami juga sudah melakukan pendekatan-pendekatan, namun mereka tetap menolak. Oleh karena itu, kita harap pihak terkait turun tangan mengatasi masalah ini. Proyek nasional ini, tidak boleh dihalang-halangi dan ini tidak boleh mandek hanya karena beberapa orang saja yang menolak ganti rugi ini,” tambahnya.
“Warga ini, tidak terima nilai yang ada, mereka menuntut lebih dari besaran yang sebelumnya telah disepakati dan ditetapkan. Tanahnya sekitar 3 ribu meter per segi. Sementara, masyarakat lainnya sudah menerima,” sambung Suwardi.
Adapun, Kepala Balai Pengelola Kereta Api Sulsel, Andi Amanna Gappa, mengatakan, dirinya mendapatkan amanah langsung dari Menteri Perhubungan (Menhub) RI, Budi Karya Sumadi, untuk menuntaskan proyek rel Kereta Api (KA) yang sudah memasuki tahun kelima.
“Sebagai putra daerah, tentunya saya akan berbuat maksimal untuk memastikan proyek strategis nasional ini bisa direalisasikan dan manfaatnya segera dirasakan masyarakat,” tutur Amanna Gappa yang resmi mengemban jabatan ini di penghujung 2021 ini.
Amanna Gappa mengaku, progres pembebasan lahan dan pengerjaan rel saat ini, dari total panjang lintasan berkisar 150 Kilometer (Km), telah selesai konstruksi sekitar 43 Km, dan dalam proses pelaksanaan sepanjang 60 Km di main line dan 10 Km di siding ke arah Tonasa. Dari 70 Km panjang jalur dalam konstruksi, masih menyisakan 3,5 Km. Meski demikian, pihaknya optimistis mampu menyelesaikan melalui pendekatan persuasif dan edukatif. Toh, proyek KA Trans Sulawesi ini, juga untuk kepentingan masyarakat.
“Ini yang memang masih perlu terus disosialisasikan dan diedukasi kepada masyarakat, terkhusus pemilik lahan. Harus disadari bahwa keberadaan proyek KA di Sulsel ini, akan berimplikasi positif bagi masyarakat maupun daerah, termasuk dari aspek perekonomian,” ungkapnya.
Bila proyek KA Trans Sulawesi beroperasi, ia menjelaskan, akan ada multiplier effect bagi masyarakat sekitar jalur dan stasiun maupun daerah, tidak cuma menunjang mobilitas masyarakat, tapi juga dapat menunjang sektor logistik dan pariwisata. Belum lagi, bisa menyerap tenaga kerja lokal dan mendorong pemulihan ekonomi daerah dan nasional.
Amanna Gappa mengungkapkan, proyek KA Trans Sulawesi lintas Makassar-Parepare memiliki banyak keunggulan dibandingkan proyek KA di Jawa dan Sumatera.
Ia mencontohkan, bangunan stasiun maupun jalan rel serta persinyalan yang lebih canggih dan besar.
“Di Sulsel ini total nantinya ada 18 stasiun untuk kereta api rute Makassar-Parepare (14 stasiun akan dioperasikan),” tuturnya.
Fakta kondisi desain teknis rel kereta api internasional di Sulsel ini, disebut Amanna Gappa, sebagai bukti keberpihakan nyata pemerintah pusat memberi yang terbaik bagi masyarakat Sulsel. (rls/*)
