BONE, NEWSURBAN.ID — Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan menggelar Reformasi Birokrasi (RB) Award 2021 dan Penandatanganan Perjanjian Kinerja Serentak Tahun 2022, di Novena Hotel, Kota Watampone, Kabupaten Bone, Rabu (12/1/2022).
Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi, mengatakan, terlaksanannya kegiatan ini, salah satu bentuk penjabaran regulasi yang dilaksanakan serta mendorong reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja.
“Kalau kita ingin melihat evaluasi nilainya masih diangka 43,72 persen predikat C. Kita berharap bisa mencapai predikat B. Yang tentunya harus meningkatkan upaya pelaksanaan birokrasi menyentuh perangkat daerah,” jelasnya dalam sambutanya.
Bupati Bone berencana akan membangun mall di wilayah pelayanan publik. Hal ini, katanya, untuk memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Seperti sebelumnya dengan adanya 116 inovasi.
Baca juga: Pemkab Bone Terima LHP Semester II 2021 dari BPK Sulsel
“Saya berharap seluruh perangkat daerah melakukan inovasi ke depan. Di mana inovasi tersebut dapat di ikutsertakan dalam lomba inovasi nasional. Salah satunya masuk inovasi nasional dengan gemar limas oleh Bappeda Bone,” tutup Bupati Bone Andi Fahsar.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana Andi Irsal Mahmud, menyebutkan penghargaan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bone, berdasarkan kinerja selama tahun 2021.
“Bupati Bone menyerahkan beberapa kategori RB Award kepada Kepala OPD. Yakni 10 OPD berkinerja Istimewa, 10 OPD Sangat Memuaskan, 10 OPD Memuaskan dan 10 OPD Cukup Memuaskan,” jelas Ketua Panitia.
Maksud dan tujuan dilaksanakan RB Award, kata Kabag Organisasi, sebagai apresiasi pelaksanaan budaya kerja dan memberikan penghargaan kepada OPD yang berkinerja baik.
“Indikator penilaian internal di mulai dari inspektorat dan inovasi tingkat nasional. Serta Penghargaan tingkat hingga kabupaten,” katanya.
Bupati Bone, Andi Fahsar M Padjalangi, dampingi Sekretaris Daerah Bone, Andi Islamuddin memberikan penghargaan kepada Kepala OPD Bone yang berprestasi. “Penilaian juga di lihat dari Indikator Penilaian Utama (IKU) perangkat daerah serta realisasi anggaran,” jelasnya. (Fan/*)
