KesehatanNewsSulsel
Trending

Tolak Vaksinasi Anak, Aliansi Peduli Anak Unjuk Rasa di Kantor Dinkes Dan Dinas Pendidikan Bone

BONE, NEWSURBAN.ID — Tolak vaksinasi anak, Aliansi Peduli Anak Bone, menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Kesehatan dan di Kantor Dinas Pendidikan, Kabupaten Bone Sulawesi Selatan, Kamis 27/1/2022.

Korlap aksi unjuk rasa, Eka Handayani, menyatakan pihaknya menuntut dan menolak pemaksaan vaksinasi terhadap anak. Mereka juga, mengecam segala bentuk intimidasi kepada anak serta bertanggung jawab terhadap reaksi yang timbul selama pelaksanaan vaksinasi.

Ia juga mengatakan, banyak hal-hal yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan mengenai vaksin tersebut. “Sudah banyak yang terjadi di mana warga mengalami kelumpuhan. Bahkan, sampai meninggal setelah mereka menerima suntikan vaksin. Dan, ironisnya tidak ada yang mau bertanggung jawab terhadap kejadian ini,” ungkapnya.

Baca Juga: Kapolda Sulsel Hadiri Gerai Vaksinasi di Bone Hingga dapat Gelar Adat Deng Matutu

Saat ini, lanjut Eka Handayani, pemerintah sedang mengeluarkan surat pernyataan untuk anak-anak sekolah tingkat SD untuk melakukan vaksinasi di semua sekolah.

“Mirisnya di dalam surat pernyataan itu, tidak ada yang mau bertanggung jawab dalam vaksinasi tersebut. Malah sebaliknya pihak orang tua-lah yang-dibebani,” ujarnya.

“Saya selaku orang tua mengutuk keras adanya intimidasi kepada anak-anak kami dan meminta dalam hal ini, pihak dinas terkait untuk memperjelas surat pernyataan itu,” tambahnya.

Selain itu, dirinya juga mengaku mendengar adanya informasi bernada intimidasi. “Kami mendengar informasi, bahwa ketika ada anak sekolah yang tidak melakukan vaksinasi, mereka tidak bisa melakukan pembelajaran tatap muka serta terancam tidak naik kelas,” tutup Eka Handayani.

Baca Juga: Warga Bone Meninggal Setelah Vaksinasi Covid-19

Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Dokter Yusuf saat menerima aksi unjuk rasa mengatakan bahwa vaksin anak ini adalah bagian program vaksinasi secara nasional. Termasuk kelompok anak umur 6-11 tahun.

“Nah, adanya tuntutan para aksi bahwa penyerahan tanggung jawab kepada orang tua dalam regulasi yang kami pakai sebagai ( SOP ) Standar Operasional Prosedur, tidak ada itu,” jelasnya.

Tidak ada tanggung jawab seluruh pelaksanaan vaksinasi dan dampak diserahkan ke orang tua.

“Tetapi semua masing-masing mengambil tanggung jawab seperti bagaimana orang tuan ikut berpartisipasi dan menyukseskan program vaksinasi. Begitu juga kami dari pihak dinas selalu mengeluarkan kebijakan dengan menerapkan ( SOP ),” kata Dokter Yusuf. (fan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com