MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan akan mengubah orientasi pembangunan rua jalan tahun anggaran 2022 ini. Bila sebelumnya, orientasi pembangunan infrastruktur lebih banyak ke arah yang bukan kewenangan Pemprov Sulsel. Maka, tahun ini, akan lebih kepada kewenangan Pemprov Sulsel dengan fokus pada pembangunan infrastkrur jalan dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi.
Hal itu disampaikan Plt. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman saat melakukan rapat bersama Biro Pengadaan Barang dan Jasa, di Kantor Gubernur Sulsel Senin, 14 Februari 2022. Andi Sudirman memberi pengarahan terkait Strong Point Pemerintah Daerah (Prioritas) Tahun Anggaran 2022
Pertemuan ini, juga mengevaluasi capaian Pemprov Sulsel selama 2021 dan membahas rencana, langkah pelaksanaan program, kegiatan tahun 2022. Selaini itu, rapat mempersiapkan program tahun anggaran 2023.
“Alhamdulillah kita di 2021 bisa kita lewati bukan karena saya sendiri. Tapi tentu dengan kepala OPD, TGUPP, staf ahli dan para asisten yang membantu kami. Dan juga terkhusus kepada tim Pokja yang sudah bekerja dengan sangat baik. Saya apresiasi kepada tim Pokja,” sebut Andi Sudirman Sulaiman.
Saat ini, Pemprov Sulsel terus melakukan perubahan yang lebih baik dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga, Sulsel meraih kategori baik indeks tata kelola pengadaan barang jasa tahun 2021.
Terkiat hambatan, terutama di pengadaan barang dan jasa, ia menekankan agar segera di selesaikan.
Untuk itu, Andi Sudirman meminta OPD, agar segera mempersiapkan kegiatan, terutama di 2022. Untuk melakukan percepatan agar masyarakat bisa menikmati.
Ubah Orientasi
Andi Sudirman menyebutkan, tahun sebelumnya, orientasi pembangunan infrastruktur jalan lebih banyak ke arah yang bukan kewenangan Pemprov Sulsel. Tahun ini, ia menginginkan lebih kepada kewenangan Pemprov Sulsel dengan orientasi pada jalan dengan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi.
“Infrastruktur kita tahun ini, kita arahkan ke LHR tinggi. Kemarin banyak konsentrasi ke bangunan dan LHR yang bukan wilayah kewenangan. Sekarang, pembangunan infrastruktur jalan, kita lebih banyak tahun ini di wilayah (LHR) kewenangan, karena kita mengejar target RPJMD. Dan memang masyarakat sangat membutuhkan,” paparnya.
Ia menyebut, beberapa permintaan masyarakat tersebut. Di antaranya ruas jalan Pekkae-Takkalala (Soppeng), ruas di Bontolempangan (Sinjai), ruas di Pattumbukang (Selayar), dan ruas Sidrap-Wajo.
“Permintaan paling banyak di wilayah Ajjatappareng. Karena di sini paling banyak ruas provinsi yang butuh perbaikan. Satu tahun rata-rata 1 Km kerusakannya,” ungkapnya.
Pada pertemuan itu, Plt. Gubernur Sulsel menekankan, agar segera memfinalisasi pengerjaan ruas jalan LHR tinggi yang rusak berat dan yang belum tuntas tersentuh tahun lalu.
“Untuk ruas jalan LHR tinggi yang telah selesai pengerjaan, selanjutnya lakukan enguatan pada bahu jalan. Termasuk dengan betonisasi untuk menahan beban kendaraan,” kata alumni Fakultas Teknik Alumni Teknik Mesin Unhas Angkatan 2001 ini.
Ruas Jalan ke Seko
Ia mengatakan, di infrastruktur jalan ruas Seko (Luwu), upaya yang di lakukan pada penguatan talud (dinding penahan tanah), pengerasan jalan dan penguatan tebing. Sebelum melakukan pengaspalan/betonisasi. Begitu juga dengan daerah gembur lainnya yang rawan longsor.
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Sulsel, Darmawan Bintang menyebutkan, pertemuan ini perdana untuk persiapan program dan kegiatan 2023. Selanjutnya akan ada pertemuan lanjutan, dengan penekanan pada infrastruktur, pendidikan dan kesehatan.
“Untuk 2023 ini adalah pertemuan pertama dan kita berharap ada pertemuan berikut-berikutnya. Arahan dan penekanan khusus terutama dalam mengembangkan pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur di dalam program dan kegiatan 2023. Secara detail akan ditindaklanjuti lagi,” sebutnya.
Rapat ini juga membahas capaian untuk pertumbuhan ekonomi terealisasi dari -0,70 persen di tahun 2020 meningkat dan trealisasi 4,65 persen di 2021. Sementara target 2022 sebesar 4,62-5,98 persen dan tahun 2023 sebesar 5,04-6,52 persen. (cr/*)
