JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Wacana tunda Pemilu yang di gulirkan sejumlah elite politik menuai kritik. Wacana tersebut dianggap membuat gaduh, apalagi mengaitkan dengan perpanjangan masa jabatan Presiden.
Direktur Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khairunnisa Nur Agustiyati mengatakan, dengan sudah di tetapkannya tanggal Pemilu pada 14 Februari 2024. maka ia berharap sudah tak perlu di perdebatkan lagi.
Apalagi, keputusan ini sudah menjadi keputusan bersama oleh pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu.
“Sebetulnya mengherankan kalau pihak-pihak yang sebetulnya ada di dalam situ. pemerintah atau DPR kemudian mewacanakan sesuatu yang berbeda dari yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Ini cukup meresahkan. Yang namanya pemilu demokratis harus patuh pada peraturan dan berkepastian hukum,” ucap Ninis dalam diskusi virtual melalui YouTube Rumah Pemilu, Sabtu (26/2).
Ia juga meminta semua pihak untuk menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Alasan pertama, karena Indonesia sudah memiliki ketetapan hukum dan konstitusi yang menyatakan pemilu setiap lima tahun sekali.
Ninis juga menyinggung pihak-pihak yang menyebut dana untuk menyelenggarakan pemilu tidak ada. Padahal, kata Ninis KPU sudah mengusulkan dana agenda Pemilu hingga Rp 80 triliun. Dan, dan anggarannya sudah terjadwal secara rutin dalam APBN.
“Memang terlihat besar anggaran dibandingkan pemilu sebelumnya. Tapi menurut saya, besarnya anggaran yang diajukan penyelenggara pemilu, saya rasa ini juga merupakan konsekuensi dari 2024. Bisa kita katakan semua pemilu ada di tahun 2024 walaupun waktunya berbeda,” jelas dia.
Kemudian Ninis menyinggung pelaksanaan Pilkada 2020 yang tetap berjalan. meski saat itu, sempat muncul dorongan agar-ditunda akibat pandemi COVID-19.
Namun, ia menilai kala itu, pandemi baru masuk Indonesia. Sehingga harus banyak belajar dan penyesuaian dari pelaksanaan pemilu di luar negeri.
“Dulu wacana tunda Pemilu supaya kita siap dulu. Karena jaraknya dekat sekali pandemi bulan Maret masuk. Jadwal awalnya kan Pilkada di bulan September lalu-diundur tiga bulan ke bulan Desember,” ucap Ninis.
Banyak Waktu Untuk Persiapan
Sementara lanjut dia, kalau alasan pandemi kemudian-digunakan untuk menunda Pemilu 2024 sangat tidak relevan. “Karena kita punya waktu sebetulnya dari 2020 ke 2024 untuk mempersiapkan,” jelasnya.
Ninis juga mengatakan, tidak ada alasan untuk menunda Pemilu 2024. Karena, ia yakin pemerintah sudah lebih siap. Apalagi, waktu persiapan juga masih ada dua tahun.
Kaarena itu, Ninis menyayangkan muncul narasi faktor pandemi yang berdampak pada perekonomian masih-dibawa-bawa sebagai alasan tunda Pemilu 2024. (bs/*)
