MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mendukung penyemperunaan rencana kerja (renja) Dinas PUTR Sulsel melalui Forum OPD PUTR 2022. Kegiatan itu, berlangsung di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis, 17 Maret 2022.
Menurutnya, Forum OPD PUTR ini, merupakan wadah sinkronisasi program bersama pemangku kepentingan. Terkait untuk memperoleh masukan penyempurnaan rencana kerja Dinas PUTR Tahun 2023.
Kepala Dinas PUTR Sulsel, Astina Abbas menyebutkan, penyusunan perencanaan dan penganggaran 2023 adalah tahun terakhir dari pencapaian visi-misi Gubernur-Wakil Gubernur 2018-2023. Serta bagian pencapaian target nasional dan kabupaten/kota.
“Pembangunan yang di laksanakan oleh Dinas PUTR merupakan salah satu bagian dari sektor prioritas kebijakan pembangunan provinsi. Yang melibatkan pembangunan infrastruktur untuk peningkatan layanan masyarakat. Ini menjadikan alokasi belanja Pemprov Sulsel pada PUTR cukup besa,” kata Astina.
Ia juga menyebutkan, realisasi belanja Dinas PUTR 2019-2021 telah mencapai Rp2,4 triliun lebih. Dan kembali teralokasi Rp1 triliun di 2022.
Menurut dia, melalui belanja tersebut, pihaknya telah menangani ruas jalan di daerah terisolir, serta meningkatkan kemantapan jalan dari 58,9 persen di tahun 2018 menjadi 70,1 persen di akhir 2021.
Selain itu, juga teralokasikan untuk pembangunan bendung dan jaringan irigasi. Sehingga saat ini, mencapai kondisi efektivitas 76 persen, serta kawasan Center Point of Indonesia dan kawasan lainnya tersebar di kabupaten/kota.
“Namun, masih terdapat hal yang perlu kita benahi dan kita tuntaskan, untuk memenuhi target pembangunan 2023 sebagaimana yang di tetapkan dalam RPJMD,” jelasnya.
Gubernur Minta Tuntaskan Semua Program
Sementara itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman, mengatakan, dalam menjalankan program sangat di perlukan untuk mengikuti sistem dan aturan. Untuk itu, Gubernur meminta Dinas PUTR memetakan proporsi pembangunan yang menjadi kewenangan nasional, Pemprov Sulsel dan kabupaten/kota untuk-disinergikan.
Selain itu, Gubernur juga meminta segenap aparat di Dinas PUTR bekerja dengan detail dan tuntas.
“Tuntaskan semua pekerjaan. Tahun lalu kita sudah kerjakan dengan ruas jalan lalu lintas harian rata-rata (LHR) tinggi. Tahun ini, yang sudah di programkan dan dikerjakan. Selanjutnya, tahun depan mana lagi LHR tinggi yang belum di selesaikan. Dan, setelah itu bergeser ke LHR wilayah dua (lainnya),” tutur Gubernur Andi Sudirman.
Ia menekankan untuk 2023 untuk infrastruktur jalan yang juga penting adalah untuk bangunan jalan untuk dilakukan penguatan. Ia menyebutkan, jalan yang tidak tuntas pekerjaanya atau diperbaiki kerusakan yang terjadi dalam setahun 0,6-1 Km.
Ia menekankan ASN harus memiliki integritas. Selain itu strategi bekerja yang efektif serta pengadministrasian yang kuat.
Serta tidak segan untuk menerapkan sanksi daftar hitam (blacklist) kepada penyedia/kontraktor jika melakukan kesalahan atau pelanggaran.
“Tahun ini kita sudah mulai melakukan black list, kita di provinsi sudah ada black list. Internal dan juga LKPP kita sudah berlakukan agar ada efek jera. Sehingga ada komitmen kuat dan bisa melahirkan persaingan baru,” sebutnya.
Ia mengapresiasi Dinas PUTR, di tengah pandemi covid-19 tetap dapat malukan pembangunan dan perbaikan infrastruktur.
“Semua kita mulai elaborasi kembali untuk bisa optimalkan. Kecuali, ada yang belum kita kerjakan, karena catatan khusus dari BPK atau BPKP kepada kami, apakah bisa dilanjutkan atau tidak. Dalam pemerintahan wajib mengikuti apa yang menjadi rekomendasi,” pungkasnya. (ar/*)
