JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Politisi PDI Perjuangan Junimart Girsang menyentil pedas pencetugas big data dalih tunda Pemilu. Junimart menegaskan, eksekutif tak punya kewenangan menetapkan waktu penyelenggaraan Pemilu, apalagi tunda pemilu dengan dalih big data.
Anggota DPR RI Fraksi PDI Perjuangan itu, menyatakan penentuan waktu penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu) merupakan kewenangan legislatif.
Junimart juga mengatakan pihak pemerintah atau eksekutif tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan waktu penyelenggaraan pemilu. Alhasil, sambungnya, eksekutif seharusnya tidak membuat wacana terkait hal tersebut.
Baca Juga: Kritik Klaim Luhut Soal Tunda Pemilu 2024, Adian Napitupulu: Jangan Semena-mena Klaim Kehendak Rakyat
Wakil Ketua Komisi II DPR RI itu, kemudian menyentil sosok menteri yang mengusulkan penundaan penyelenggaraan Pemilu 2024 dengan menggunakan argumen big data.
“Kedua, masalah tunda, perpanjangan, mundur atau apapun menyangkut pemilu, itu menjadi kewenangan legislatif, bukan kewenangan eksekutif. Jadi jangan bicarakan yang bukan ranahnya, kan begitu,” kata Junimart kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta (11/4).
“Jadi, kalau seseorang mengatakan, bila eksekutif pemilu akan diperpanjang, sesuai dengan data misalnya, loh memang sampean siapa?” sambungnya.
Lebih lanjut, Junimart menyampaikan, regulasi sudah mengatur secara jelas bahwa jabatan presiden paling lama dua periode. Ia pun mengingatkan, amendemen berada di ranah legislatif, bukan di eksekutif.
“Biarkan Pak Jokowi (Presiden RI Joko Widodo) bekerjalah, bekerja kita semua mendukung,” tuturnya.
Baca Juga: Tolak Presiden 3 Periode, Mahasiswa UIN Makassar Demonstrasi Tutup Jalan dan Bakar Ban
Di ketahui, wacana perpanjangan masa jabatan Presiden di gulirkan sejumlah menteri. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menjadi orang pertama di kabinet Jokowi yang membahas penundaan pemilu.
Bahlil berkata dunia usaha menginginkan perpanjangan masa jabatan Jokowi. Menurut Bahlil, para pengusaha ingin pemulihan ekonomi pascapandemi dituntaskan.
Beberapa waktu kemudian giliran Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyampaikan soal penundaan pemilu. Namun, Airlangga berbicara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum Golkar juga mewakili sikap partainya.
Lalu, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan juga mengatakan ada aspirasi penundaan pemilu. Dia menyebut hal itu di ketahui dari big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial.
Baca Juga: Wacana Tunda Pemilu, Anwar Abbas Minta Elite Jangan Menjerumuskan Jokowi
Publik menghujani pemerintah dengan kritik tajam terkait wacana itu. Jokowi pun meminta para anak buahnya untuk berhenti bicara dua isu tersebut.
“Jangan sampai ada lagi yang menyuarakan mengenai penundaan, perpanjangan,” tutur Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/4).
Belakangan, saat hadir dalam kegiatan di kampus UI, Depok, pada Selasa (12/4), Luhut di sambut demo aktivis mahasiswa. Luhut pun menghampiri massa mahasiswa dari BEM UI tersebut.
“Kalian mau sampaikan apa ke saya?” ucap Luhut kepada mahasiswa.
Baca Juga: Tolak Penundaan Pemilu dan Kenaikan Harga, Kelompok Cipayung Plus Gelar Aksi Demo
Ketua BEM UI Bayu Satria Utomo memimpin orasi. Dia menyatakan penolakan terhadap penundaan pemilu ataupun perpanjangan masa jabatan presiden yang beberapa kali di sampaikan Luhut.
Bayu pun meminta Luhut membuka big data yang diklaim Luhut menunjukkan keinginan penundaan pemilu.
“Mana datanya, Pak?” ucap Bayu.
Luhut menjawab dengan menjelaskan bahwa Presiden Joko Widodo menolak wacana itu. Dia berkata Jokowi telah memutuskan pemilu digelar 14 Februari 2024.
Baca Juga: Aksi Mahasiswa 11 April, Amin Rais: Tak Soal di Manapun Tempatnya, Insya Allah Peristiwa Besar
Setelah itu, Luhut menolak membuka data penundaan pemilu. Dia merasa punya hak untuk tidak melakukannya.
“Saya juga punya hak, tetapi saya memberi tahu (ada masyarakat yang ingin menunda pemilu),” ucap Luhut.
“Otoriter, Pak!” teriak seorang massa aksi.
“Kalau saya otoriter, saya tidak temui kamu,” jawab Luhut.
Luhut berdebat dengan mahasiswa terkait penundaan pemilu. Setelah perdebatan tak menghasilkan kesepakatan, Luhut pun memutuskan untuk meninggalkan massa aksi. Dia langsung keluar kampus UI bersama rombongannya. (bs/*)
