MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan berhasil menerima penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri. Penghargaan itu, atas capaian Penerapan Standar Pelayanan Minimal Tahun Anggaran 2021 di Tahun 2022.
Dari 34 pemerintah provinisi yang-dinilai oleh Kemendagri, penerapan Penerapan Standar Pelayanan Minimal TA. 2021 di Tahun 2022 berada pada peringkat ke-2 nasional.
Baca Juga: 26 Tahun Otonomi Daerah, Gubernur Sulsel Harap Terus Di implementasikan Dalam Roda Pemerintahan dan Pelayanan kepada Masyarakat
Pemprov Sulsel juga memperoleh penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Ketepatan Waktu dalam Melaporkan SPM Seluruh Kabupaten/Kota di Wilayahnya Tahun 2021, –di Regional Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua Tahun 2021.
Penghargaan ini,diserahkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri pada acara Sosialisasi Permendagri No.59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal Wilayah Kalimantan, Sulawesi Maluku, Papua di Hotel Grand Tulip Makassar, Selasa (24/5).
Baca Juga: Pengurus FK-TSLP Sulsel Dikukuhkan Gubernur, Wadah Dunia Usaha Turut Berkontribusi dalam Pembangunan
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemprov Sulsel Andi Aslam Patonangi hadir mewakili Pemprov Sulsel menerima penghargaan tersebut. Dalam sambutannya, Andi Aslam mengapresiasi OPD yang bertanggungjawab atas Standar Pelayanan Minimal.
“Tak lupa kami mengucapkan terimakasih kepada OPD pengampu SPM Tingkat Provinsi yang masuk peringkat 2 (dua) atas capaian penerapan SPM tertinggi nasional tahun 2021”, ungkap Aslam.
Baca Juga: Gubernur Sulsel-BPIP Komitmen Penguatan Ideologi Pancasila
Terkait penghargaan tersebut, terdapat 6 (enam) jenis SPM untuk masyarakat yang di evaluasi. Antara lain, SPM Kesehatan, SPM Pendidikan, SPM Perumahan Rakyat, SPM Sosial, SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat serta SPM Pekerjaan Umum. Ada pun capaian rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan dalam 6 (enam) jenis SPM tersebut adalah 100%.
Pada kegiatan ini, juga hadir Sekretaris Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih; Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalimantan Selatan Kamidi; Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Sulawesi Selatan Idham Kadir Dalle; Dan, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Prov Sulawesi Utara Weldie Ruddy Poli dan sejumlah undangan lainnya. (cr/ar)
