MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Kepala BKD Sulsel, Imran Jausi menegaskan, bahwa keterlambatan TPP (tambahan penghasilan pegawai) pada ASN Pemprov Sulsel-dikarenakan membutuhkan penyesuaian dengan sistem baru.
“Jadi keterlambatan TPP itu di karenakan faktor adanya penyesuaian dengan sistem baru. Jadi ASN masih menyesuaikan dengan sistem yang baru,” katanya, Jum’at (17/6/2022).
Baca Juga: Guru Besar Unhas Puji Kebijakan Andi Sudirman “Tahan TPP ASN Tak Booster”
Adapun perubahan sistem baru, di antaranya perubahan aplikasi e-kinerja dalam penilaian sikap perilaku. “Selain itu, adanya sistem baru, dimana secara berkala, harus dilaporkan kinerja ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam Laporan kinerja secara elektronik atau E-Lapkin,” jelasnya.
Mengenai syarat pemenuhan vaksin booster, kata Imran Jausi, bahwa itu bersifat imbauan. “Sebagai Aparatur Sipil Negara, kita tentu wajib menjadi contoh bagi masyarakat. Pemerintah menghimbau warga untuk vaksin, jadi kita dari Pemerintahan perlu menjadi contoh bagi masyarakat tentang kepatuhan dalam percepatan vaksinasi Covid-19,” tuturnya.
Baca Juga: Vaksin Syarat Pencairan TPP, Kepala BKD Sulsel: ASN Harus Jadi Contoh Masyarakat Percepatan Vaksinasi
“Namun, itu tidak wajib, jika tidak bisa vaksin, bisa melampirkan surat keterangan dokter. Jadi tidak benar, jika karena vaksin itu TPP lambat cair, padahal itu karena sistem baru,” tambahnya.
“Jadi perlu penyesuaian dengan sistem baru. Karena ada keterlambatan pada proses penginputan dan verifikasi. Sampai saat ini, sudah 19 OPD yang telah cair TPP April, dan sementara proses untuk TPP bulan Mei,” tuturnya. (cr/*)
