BONE, NEWSURBAN.ID — Fraksi Nasdem meminta Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Sulawesi Selatan untuk meninjau ulang pembangunan Gedung Pemuda Watampone yang saat ini-dinilai sudah tidak sesuai dengan peruntukannya.
Hali ini,disampaikan oleh juru bicara fraksi Nasdem Suharni saat rapat paripurna pembicaraan tingkat I DPRD Bone tentang penyampaian pendapat akhir fraksi fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD perubahan TA. 2022, Senin (25/9/2022) malam.
Suharni mengemukakan bahwa gedung pemuda saat ini sudah banyak ditempati oknum-oknum dan menguasai gedung tersebut yang sudah tidak jelas peruntukannya.
Baca Juga: Bupati Bone Canangkan Gerakan Tanam Cabai Merah
“Dan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial bagi organisasi kepemudaan lainnya yang harusnya bisa menikmati fasilitas tersebut,” ungkapnya.
Saya juga menegaskan kiranya para OPD untuk lebih meningkatkan serapan anggaran terhadap pelaksanaan program kerja pemerintah daerah Kabupaten Bone yang saat ini masih terbilang rendah,” kata Suharni.
Begitu pun juga dengan juru bicara Fraksi Gerindra Fahri Rusli mendorong pemerintah daerah agar melakukan percepatan pembangunan fisik yang seyogyanya sudah berjalan atau terlaksana namun pada kenyataannya belum ada realisasi.
Baca Juga: Bupati Bone: Kalau ada Petahana Tidak Terpilih, Berarti Kinerjanya Buruk
Hal ini dapat menghambat proses pembangunan serta dapat menimbulkan pertanyaan di masyarakat. Karena itu, berharap pembangunan tersebut sesegera mungkin dapat-dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bone.
“Khusus untuk pembangunan Bola saya menilai ini adalah perencanaan yang gagal. Karena sampai hari ini belum juga-direalisasi dengan anggaran yang cukup besar yakni kurang lebih 20 miliar,” terangnya.
Lanjut Fahri maka dari itu kami menganjurkan agar pembangunan bola soba-ditunda. Dengan pertimbangan pembangunan tersebut tidak memungkinkan selesai dalam waktu yang cukup kasih.
Baca Juga: Lomba Perahu Katinting di Bone, Peserta Luar Ikut Bersaing
“Baiknya anggaran bola soba sebesar 20 miliiar itu. Di alihkan saja ke infrastruktur jalan dan jembatan manfaatnya lebih jelas,” kata Fahri Rusli.
Kami juga meminta pemerintah daerah untuk membangun jembatan alternatif permanen di desa Polewali Kecamatan Kejuara. Hal ini kami dorong agar masyarakat di daerah tersebut tidak terisolasi dan dapat memperlancar kegiatan sosial dan perputaran perekonomian masyarakat.
Selain itu Fraksi Gerindra juga meminta pemerintah agar betul memperjuangkan nasib tenaga kesehatan. Serta dapat memberikan solusi bagi tenaga kesehatan sukarela. Agar bisa masuk di pendataan non ASN yang akan menjadi syarat mengikuti seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K. (fan)
