HukumNewsNusantaraSulsel

Dungaan Pungli K3S, Kasat Reskrim Polres Bone: Sudah Ada Yang Diperiksa

BONE, NEWSURBAN.ID — Polres Bone telah memeriksa beberapa orang terkait kasus dugaan pungutan liar atau pungli K3S (Kelompok Kerja Kepala Sekolah) Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kasus dugaan pungli K3S terhadap guru PPPK Bone ini, menjadi sorotan berbagai pihak.

Penyidik Polres Bone saat ini telah memeriksa penyelenggara pihak K3S terkait adanya dugaan pingli kepada guru SDN PPPK.

Pungutan biaya konsumsi-diduga di lakukan oleh pihak penyelenggara K3S kepada sejumlah guru PPPK. Saat pengambilan SPMT Surat Tugas Melaksanakan Perintah tersebut tidak memiliki dasar ketentuan peraturan pemerintah.

Baca Juga: Aktivis Desak APH Tindak Oknum K3S Otak Dugaan Pungutan Liar Guru PPPK

Beberapa aktivis dan lembaga menyoroti hal tersebut. Bahkan, pihak legislatif DPRD Bone ikut mempertanyakan adanya pungutan yang di duga-lakukan oleh pihak K3S.

Kasat Reskrim Polres Bone AKP Boby Rachman membenarkan adanya pihak penyelenggara K3S yang telah-diperiksa.

Baca Juga: Wakil Bupati Bone Segera Mengusut Dugaan Pungli Oknum K3S

“Iya sudah ada yang di periksa. Namun untuk tahap pemeriksaan ini, kami belum bisa jelaskan. Nanti Pak Kapolres yang bisa jelaskan,” ujarnya saat-ditemui, Kamis (29/9/2022).

“Nanti akan di jelaskan dari Bapak Kapolres Bone ketika pemeriksaan ini sudah ada perkembangan,” tambahnya.

Baca Juga: DPRD Bone Soroti Dugaan K3S Kepada  para Guru PPPK

Intinya kata dia, penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap pihak K3S. Untuk di periksa terkait adanya pungutan biaya yang di lakukan kepada guru PPPK.

Sebelumnya,diberitakan pihak K3S melakukan pungutan biaya konsumsi dan biaya peralatan lainnya. Kepada sejumlah guru SDN PPPK saat pengambilan surat tugas di beberapa kecamatan.

Baca Juga: Akibat Ramai Pemberitaan, K3S Bone Turunkan Biaya Pungutan Kepada Guru PPPK

Hal ini,dibenarkan oleh Ketua K3S Bone Suardi. Menurutnya, ini hanya biaya makan minum serta biaya lainnya termasuk biaya gedung.

“Tetapi in, tidak ada paksaan yang mau saja membayar. Dan yang tidak membayar tentunya mereka tidak mendapat makan dan minum,” ungkap Suardi. (fan)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button