BONE, NEWSURBAN.ID — Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bone (Bawaslu Bone) Sulawesi Selatan mengoptimalkan kinerja pengawasan dengan memberi atensi netralitas aparat pada Pemilu 2024 mendatang. Seperti atensi terhadap TNI, Polri, dan ASN.
Koordinator Divisi Pencegahan dan Parmas Bawaslu Sulsel, Amrayadi mengatakan, hal ini menjadi kewajiban pimpinan institusi yang memiliki ASN, TNI dan Polri. Untuk penyampaian informasi terkait netralitas dalam pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah.
“Kita sebagai penyelenggara pemilu, sosialisasi ini sebagai bentuk tugas pencegahan. Selain tugas pengawasan dan penindakan,” katanya saat membuka Sosialisasi Pengawasan Netralitas TNI-Polri dan ASN, Selasa, 11 Oktober.
Baca Juga: Jelang Tahapan Pemilu 2024, Bawaslu Bone Lakukan Audensi dengan Polres Bone dan Kejari Bone
Masih kata dia, kegiatan ini di harapkan menjadi pemicu bagi instansi lain untuk bisa melakukan kegiatan serupa. Dari tiga tugas Bawaslu, pencegahan pengawasan dan penindakan. Pihaknya juga berkepentingan agar instansi-instansi ASN, TNI dan POLRI bisa melaksanakan sosialisasi serupa di lingkungannya.
“Kita harap Kabupaten Bone bisa jadi barometer bagi daerah lain. Untuk ikut meningkatkan kesadaran terhadap sikap netralitas ASN di tengah masyarakat,” jelasnya.
Begitu juga Ketua Bawaslu Bone Jumria menuturkan kegiatan sosialisasi-dilakukan untuk membangun komitmen yang kuat. Terutama para ASN, aparat kepolisian dan TNI. Terkait prinsip netralitasnya dan terciptanya sinergitas yang baik dengan pihaknya.
Baca Juga: Menko Polhukam Batalkan Rakor dengan KPU-Bawaslu Soal Penundaan Pemilu 2024
“Utamanya dalam menyukseskan pemilu yang akan datang,” katanya.
Ia juga mengatakan untuk saat ini data pemilih Kabupaten Bone ada 579.554 wajib pilih. Namun untuk data ASN pada daftar pemilih tersebut belum di identifikasi secara keseluruhan.
“Apalagi pemilu yang lalu ada salah seorang oknum camat yang terlibat. Semoga pemilu nanti tidak ada lagi,” terangnya.
Baca Juga: Bicara Kecurangan Pemilu, Mahfud MD: Dulu Pemerintah, Sekarang Parpol
Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas Bawaslu Bone, Alwi mengatakan ketika-dijumpai ada potensi keterlibatan. Pihaknya melakukan klarifikasi terlebih dahulu untuk memastikan ke terpenuhan unsur melanggar atau tidak.
“Jika terbukti maka kita akan meneruskan ke komisi ASN untuk di tindaklanjuti. Dan untuk mekanisme pengawasan tetap sama dengan pemilu sebelumnya,” ucapnya. (fan)