JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman mengikuti rapat koordinasi atau rakor pengendalian inflasi daerah secara virtual yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Selasa, 24 Januari 2023.
Rakoor ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Joko Widodo kepada Kepala Daerah dan Forkopimda seluruh Indonesia yang digelar sebelumnya. Sehingga, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dengan menggelar Rakoor.
Tito Karnavian paparannya berdasarkan dari arahan Presiden dalam hal pengendalian inflasi. Yaitu, pertama para Kepala Daerah di minta memantau langsung untuk terjun di lapangan serta berhati-hati dalam mengatur tarif PDAM maupun angkutan umum.
Baca Juga: Evaluasi Statistik Sulsel 2022, Andi Sudirman Jadikan Data BPS Acuan Perencanaan Program 2023
“Yang di daerah, kita harus turun langsung di lapangan, jangan hanya di belakang meja terima laporan, turun cek. Sehingga tahu persis angkanya berapa, terutama komoditas penyumbang inflasi,” kata Mendagri Tito Karnavian.
Selanjutnya, Pemda diminta untuk turut serta menurunkan kemiskinan extrem sampai target 0 persen pada 2024. Ketiga mendorong Kepala Daerah untuk turunkan stunting dibawah 14 persen di tahun 2024.
Terkait hal ini, Gubernur Sulsel menyatakan terkait kemiskinan ekstrem dan stunting menjadi perhatian utama. “Karena kedua hal ini, baik stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi arahan Bapak Presiden kita,” sebut Andi Sudirman.
Selanjutnya Keempat, Tito meminta segera selesaikan dua masalah besar investasi. Yakni kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang (KKPR) dan persetujuan bangunan gedung (PBGD).
Baca Juga: Gubernur Andi Sudirman Hadiri Rakornas Kepala Daerah FKPD Se-Indonesia Tahun 2023
Selanjutnya Kelima, maksimalkan pengelolaan keuangan daerah. Dengan bangun dana abadi dan pastikan APBD di belanjakan untuk produk produk buatan dalam negeri.
“Jadi tahun ini infrastruktur sudah bisa E-katalog lokal. Termasuk untuk irigasi dan pertanian,” sebut Andi Sudirman.
Ke enam susun rencana induk master plan penataan kota dan juga penekanan visi-misi yang dapat menunjukkan keunggulan dan keunikan dari setiap daerah.
Serta dua poin lainnya, yang ke tujuh yaitu menjaga stabilitas politik dan keamanan Pemilu 2024 serta ke delapan jaminan kebebasan beragama.
Baca Juga: Naik Signifikan, Gubernur Andi Sudirman: Alhamduliah, MCP KPK Tahun 2022 adalah 93,63
Adapun Sulsel, secara tahunan, inflasi Sulsel pada Desember 2022 tekanan inflasi melemah, tercatat sebesar Rp. 5,77 persen (y-on-y), lebih rendah dari inflasi November 2022 (6,00 persen y-on-y)
Upaya yang yang-dilaksanakan melalui TPID Provinsi Sulsel dengan program kerjasama dengan toko ritel untuk memperpendek jalur distribusi; Program Benih Mandiri; Pengadaan gabah/beras untuk penguatan cadangan beras pemerintah (CBP); Pasar murah/gelar pangan murah dan operasi pasar dan pengembanan pertanian keluarga.
Adapun program penanganan dampak inflasi di Sulsel tahun 2022. Untuk bantuan sosial Rp2 miliar, penciptaan lapangan kerja Rp10,5 miliar dan Subsisi Transfortasi Umum Rp2,5 miliar.
“Berbagai upaya yang-dilakukan bersama Pemerintah Pusat, termasuk dengan Forkopimda, pemerintah daerah dan stake holder lainnya. Merupakan upaya kita mengantisipasi dampak inflasi yang menjadi tantangan Indonesia dan dunia saat ini,” pungkas Andi Sudirman. (*)
