PALU, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Palu diwakili Wakil Wali Kota Palu Reny A. Lamadjido, menghadiri Pencanangan ZI menuju WBK-WBBM di Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Palu pada Senin (30/1/2023).
Pencancangan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di gelar di Hotel Santika, Kota Palu.
Wawali Reny menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Palu juga akan pencanangan ZI menuju WBK-WBBM.
“Alhamdulillah walaupun tahun 2021 zonanya berada di zona Merah, karena kerja keras kami tahun 2022 kami mendapat zona Hijau. Ini semua kerja keras kami ingin menghasilkan suatu pemerintahan yang clean,” ujarnya.
Baca Juga: Pameran UMKM Se Sulteng Di buka Wawali Palu, Ini Pesannya
Ia berharap pada tahun 2023 WBK dan WBBM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Palu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Palu terlaksana.
“Ini sementara dalam penggodokan. Mudah-mudahan mereka juga bisa menjalankan semua yang diharapkan dari WBK dan WBBM. Sehingga Kota Palu keseluruhan instansinya sudah melaksanakan WBK dan WBBM,” ungkapnya.
Menurut Wakil Wali Kota, kapasita instegritas individu sangat menentikan pembangunan Zona Integritas. Kapasitas dan kualitas integritas individu jelas dia, mempunyai relevansi dalam peningkatan kapasitas dan kualitas integritas dari organisasi. Di mana individu tersebut berada dan melakukan kegiatannya.
Zona Integritas, katanya merupakan predikat kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi. Khususnya, dalam pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Baca Juga: Bersama Gubernur Sulteng, Wawali Reny Tinjau KEK Kota Palu
“Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah langkah awal dan bagian dari menyukseskan Reformasi Birokrasi. Dengan melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima, dan memuaskan,” katanya.
Ia menyatakan Reformasi Birokrasi yang menjadi komitmen seluruh instansi beserta aparatur pemerintah dan pelayanan publik. Penilaiannya, yakni dari seberapa besar pelaksanaan perubahan mendasar secara bertahap.
“Sebagai Pemerintah Daerah, kami sangat mendukung kegiatan Stasiun KIPM Palu. Untuk membangun Zona Integritas serta dapat mempersiapkan rencana aksi yang konkrit,” tambahnya. (ysf)
