BONE, NEWSURBAN.ID – Pernyataan Kabid Anggaran BPKAD Bone soal pengadaan randis mewah Sekda Bone yang di nilai ilegal oleh Ketua Komisi I DPRD Bone. Menurut Andi Ikbal bahwa pernyataan anggota dewan tersebut tidak lah logis.
“Randis ini kah di bahas di banggar dianya aja yang tidak hadir pada saat pembahasan dan ini sudah menjadi kesepakatan antara DPRD bersama Pemda,” ujar Andi Ikbal.
Dalam rapat pembahasan banggar saya ketahui tiga kali anggota dewan tersebut tidak hadir,” tambahnya.
Baca Juga : Ketua TP PKK Gowa Minta PKK Kecamatan Siapkan Program Unggulan Jelang SMEP
Menanggapi pernyataan Kabid Anggaran Ketua Komisi I Saifullah Latif menegaskan bahwa hal tersebut tidak beretika.
“Sebenarnya substansi permasalahan bukan soal legal dan ilegal tapi kepatutan dan kewajaran mengenai pengadaan Randis tersebut,” ungkapnya.
Menurutnya kalau memang ada pengusulan randis untuk Bupati Wakil Bupati dan Sekda Ia meminta pihak Pemda Bone untuk menunjukkan di Rencana Kerja Anggaran (RKA).
“Tolong tunjukkan RKA pengadaan randis tersebut, tidak ada itu. Kalau pengusulan pengadaan randis para Camat memang ada karena kami yang mengusulkan,” tegas Saifullah Latif.
Memang saya tidak sempat hadir pada saat pembahasan banggar karena waktu itu saya lagi menggadiri pesta hajatan keluarga,” tambahnya.
Sementara itu Anggota Banggar DPRD Bone yang juga sekretaris Fraksi Hanura, Hasrul Harahab menyesalkan hal tersebut.
“Yang di pikiran pejabat harusnya bagaimana agar APBD kita tidak defisit. Bukan justru gagah-gagahan dengan membeli mobil dinas baru,” kata Hasrul, Kamis 23/2/2023.
Baca Juga : UIT Makassar Raih Akreditasi Institusi Baik Sekali dari BAN PT.
Hasrul menegaskan, pengadaan mobil dinas melalui mata anggaran sekretariat daerah belum mendesak. Sehingga Pemkab di nilai berlebihan dalam hal pengadaan kendaraan dinas.
“Masih banyak kebutuhan lain yang mendesak di anggarkan ketimbang harus membeli lagi mobil dinas,” ungkap Hasrul Harahab dengan nada kesal.
Selain itu kita lihat kondisi jalan yang ada di beberapa wilayah Kabupaten Bone Sulawesi Selatan masih banyak jalan yang butuh perbaikan.
“Begitu juga gedung sekolah yang masih banyak membutuhkan rehab dan banyak Desa di Bone yang terisolir lantaran belum ada akses jembatan. Harusnya itu yang menjadi prioritas,” tambahnya.(far)
