BALI, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar Moh. Ramdhan Pomanto mewajibkan seluruh OPD berkolaborasi dalam mencapai target pendapatan Rp2 triliun pada 2023. Untuk itu, Danny minta organisasi perangkat daerah (OPD) berkolaborasi memaksimalkan pajak parkir reklame dan mamin (Makan dan Minum).
Danny juga menggarisbawahi untuk terus meningkatkan tiga potensi besar dalam pendapatan. Yakni sektor pajak perparkiran reklame dan mamin.
“Ini bukan rapat biasa, ini rapat koordinasi. Kenapa penting pendapatan? Dalam pengalaman dua periode, kinerja utama Pemda ada dua hal yang diutamakan. ylYakni meningkatkan pendapatan dan belanja yang makin hari makin rapi. Itu saja,” kata Danny Pomanto dalam sambutannya di sela-sela pembukaan Rakor Pendapatan di Badung, Bali, Kamis, (23/02/2023).
Baca Juga:Â Berhasil Tekan Kawasan Kumuh, Danny Lanjutkan Kerja Sama Program RISE
Dia melihat perlu adanya integrasi dan akselerasi program pendapatan yang harus betul-betul terkoordinasi dengan baik.
Untuk mencapai target pendapatan Rp2 triliun, dia membeberkan, pertama harus meresetting total sistem pendapatan. Mengonsep kembali sistem secara terpadu.
Ke dua, digitalisasi pendapatan wajib tanpa terkecuali di semua sisi. Apalagi sebelumnya Makassar menjuarai TP2DD zona Indonesia Timur.
Lalu digitalisasi itu harus membangun big data atau data bersama. Misalnya data mengenai retribusi sampah, hitungan PBB, menjadi satu data.
“Saya berharap one day Rakor ini harus terwujud sistemnya,” tekannya.
Ke tiga, maksimalisasi pendapatan.
Baca Juga:Â Target Juara Umum di Skill Competition Nasional Damkar, Danny Minta Damkar Makassar Jaga Kekompakan
Orang nomor satu di Makassar ini memaparkan, seperti pajak dari aspek makan minum harus segera ada revolusi pendapatan di situ. Juga reklame dan perparkiran.
Dari tiga aspek penting itu, pria berlatar belakang arsitektur ini menyebutkan baru 50 persen potensi yang-digali. Sementara masih ada 50 persen lainnya dari bidang yang sama bahkan di sektor lainnya butuh eksplorasi serta inovasi.
“Untuk pajak makan-minum itu saya dengan Bapenda sudah berdiskusi dengan pemilik sistem yang bisa membangun kesadaran dan pengawasan pajak dari masyarakat. Insya Allah alat ini maksimal,” sebutnya.
“Nanti kita buat sistem setiap pembelanjaan Rp 10 Ribu dapat satu nomor kupon yang diundi per bulan dan per tahun dengan hadiah yang menarik. Sehingga orang selalu ambil bill-nya. Dengan begitu orang merasa tidak sia-sia dan pasti meminta struknya,” sambungnya.
Baca Juga:Â Ikuti Rakor Pengendalian Inflasi, Danny Sebut Program Operasi Pasar Berpengaruh Positif
Berikutnya soal reklame, tercatat baru sekitar 30 persen yang dieksplorasi. Karena itu, akan kita buat teknik manajemen yang baru. Kita mulai dari ruas jalan Landak, Rappocini, Sungai Saddang Baru, dan di sudut-sudut kota.
Timnya akan mencoba mengukur berdasarkan panjang jalan dan periodikal reklame dan perhitungan digital. “Jika dibuat dengan sistem digital kita bisa melipatgandakan sampai 300 persen,” ucapnya.
Sedangkan perparkiran, dalam hitungannya dengan jumlah 1,5 juta kendaraan roda dua. Dan 400 ribu mobil kontribusinya sudah mencapai Rp1 triliun.
“Itu hanya parkir. Masa tidak dapat Rp 500 Miliar? Makanya ini PD Parkir perlu-dibantu. Saya harap seluruh OPD untuk bantu parkir. Saya langsung pimpin agar ada revolusi perparkiran dan menjadi fokus kita,” yakinnya.
Baca Juga:Â Ngopi Bareng Tomas Soppeng, Danny Pomanto Sebut Soppeng sebagai Pusat Pangan Sulsel
“Jika di lihat Tokyo dan London itu terbesar dari parkir. Ini masih sedikit dari potensi, maka saya berharap kita berpikir bersama memaksimalkan potensi lainnya sehingga kita bisa capai di atas Rp2 triliun,” harapnya.
Pada akhir pengarahannya, Danny Pomanto juga membuka Rakor Pendapatan secara resmi.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Firman Hamid Pagarra menekankan pentingnya komitmen bersama untuk mencapai PAD Rp2 triliun.
Untuk itu, Bapenda Makassar menginisiasi Rapat Koordinasi Khusus Pendapatan 2023. Hadir seluruh perwakilan OPD dan BUMD lingkup Pemkot Makassar di Bali.
“Melalui Rakor ini kami ingin sinergitas dan kolaborasi OPD dan BUMD menggali potensi untuk optimalisasi menuju PAD Rp2 triliun,” kata Firman Hamid.
Baca Juga:Â Makassar Zona Hijau Pelayanan Publik, Ombudsman RI Beri Penghargaan, Danny: Kita Harus Pertahankan
Dia menilai PAD sama pentingnya dengan belanja anggaran, yang perlu perencanaan serta mengevaluasi progresnya.
“Baik itu penerimaan pajak maupun retribusi daerah, semuanya kita akan eksplorasi potensinya bersama-sama dan kolaborasikan di forum ini,” paparnya. (*)
