MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi hadiri Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengawasan Intern (Wasin) Pemerintah Tahun 2023 secara virtual, yang dibuka secara langsung oleh Presiden RI, Joko Widodo, Rabu (14/06/2023).
Dalam sambutannya, Presiden RI menyampaikan situasi dunia yang sedang sulit, bahkan di negara Eropa secara teknikal telah masuk ke resesi. Untuk itu di harapkan dalam penggunaan belanja dari APBN dan APBD harus produktif.
“Untuk wujudkan Indonesia Emas, tidaklah mudah, butuh peran pengawasan. Pastikan bahwa segala program yang telah di programkan sampai ke rakyat,” lanjut Jokowi dalam sambutannya.
Baca Juga: Tim Pramuka Makassar Wakili Sulsel di LT V Cibubur, Fatmawati Rusdi Harap Juara
Menurutnya saat ini sudah saatnya berfokus pada hasil, bukan pada prosedural.
Rapat ini,diikuti oleh jajaran menteri dan kepala lembaga pemerintahan se Indonesia, dengan mengangkat tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi.
Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi di dampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Andi Muh. Yasir, dan Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti.
Selepas pelaksanaan Rakornas, Fatmawati Rusdi menyampaikan bahwa Kota Makassar telah melakukan pembinaan dan pendampingan kepada seluruh OPD. Dalam melaksanakan berbagai kegiatan, ataupun penggunaan anggaran oleh Inspektorat. Sehingga pengawasan bukan hanya di akhir, dan di harapkan dapat sejalan dengan instruksi Presiden RI.
Baca Juga: Fatmawati Rusdi Pimpin Rakor Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Makassar
“Makassar tentunya siap untuk melaksanakan segala arahan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, guna pengoptimalan penggunaan anggaran,” ujarnya.
Senada, Andi Asma Zulistia Ekayanti, yang menyampaikan terkait pengawasan melalui Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).
“APIP melakukan pendampingan, pengawasan sejak awal, memastikan program Kepala Daerah akan mendapatkan hasil sebagaimana di harapkan. Hal tersebut terlihat pada RPJMD yang-diturunkan menjadi RENSTRA kepada OPD. Pengawalan di awal bukan di akhir sehingga hal-hal yang berindikasi penyimpangan, pengabaian, kelalaian dapat-dicegah di awal,” ujarnya. (*)
