MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Ketua DPRD Kota Makassar, Rudianto Lallo, menjalani sidang ujian tesis program magister hukum pada Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI), Jumat (27/7/2023).
Di depan tim penguji, Rudianto Lallo memaparkan hasil penelitian yang dituangkan dalam tesis berjudul Refungsionalisasi dan Reposisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Pembentukan dan Pengawasan Peraturan Daerah.
Rudianto Lallo menjelaskan, dalam kondisi saat ini peran DPRD terbatas utamanya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Karena berdasarkan aturan, DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Rudianto Lallo Fasilitasi Willy Aditya Eks Aktivis 98 Berbagi Bertemu Mahasiswa
Sehingga untuk memaksimalkan peran Dewan maka perlu dilakukan refungsionalisasi dan reposisi kewenangan
DPRD.
“Fungsi DPRD harusnya-diperluas. Refungsionalisasi dan reposisi ini menguatkan legitimasi bagi DPRD untuk melakukan pengawasan arah kebijakan otonomi daerahnya sebagai representasi dari Pasal 8 ayat 3 UUD Tahun 1945,” tutur Rudianto Lallo.
Ketua Ikatan Alumni Unhas Kota Makassar ini, menyebutkan, upaya yang-dilakukannya selama ini sebagai Ketua DPRD Makassar untuk menjalankan fungsi yang lebih baik, antara lain membawa sebagian fungsi-fungsi yang melekat di anggota DPR RI untuk bisa pula-dijalankan legislator Makassar.
“Pelaksanaan sosialisasi peraturan daerah yang-dilakukan anggota DPRD Makassar di periode 2019-2024 di jalankan di saat kami menjadi ketua. Kebijakan ini merupakan salah satu pelaksanaan refungsionalisasi kerja Dewan, utamanya dalam hal pembentukan dan pengawasan pelakasanaan peraturan daerah,” jelas Rudianto Lallo di hadapan tim penguji.
Baca Juga: Momentum 25 Tahun Reformasi, Rudianto Lallo Kobarkan Semangat Perubahan
Terobosan melalui program sosialisasi peraturan daerah yang-dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir mengantarkan DPRD Makassar menjadi percontohan untuk Indonesia.
Rudianto Lallo di depan penguji yang terdiri dari Prof Kamal Hidjaz, Prof. La Ode Husen, Prof Sufirman Rahman, Prof Syahruddin Nawi dan Dr. Fahri Bachmid. Melalui hasil penelitiannya merekomendasikan agar kewenangan DPRD di tinjau dan di kaji ulang. Agar tidak sekedar mendapat kewenangan baru, tapi kemanfaatan hukum dari kewenangan tersebut.
Rekomendasi selanjutnya adalah mendorong fungsi pengawasan yang melekat di DPRD untuk menjalankan semua proses penyelerasan. Sesuai yang telah tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Mulai dari pembinaan, pengawasan, dan klarifikasi produk daerah dengan tujuan menghindari produk hukum yang saling bertentangan.
“Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baru bisa berjalan maksimal kalau posisinya tidak terikat dengan yang-diawasi. Yakni pemerintah daerahnya, utamanya dari segi anggaran. DPRD harus bersifat independen,” jelasnya. (*)
