MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin, menekankan pentingnya pemerintah terapkan sistem informasi berbasis elektronik.
Bahtiar yang juga Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri menyampaikan hal itu saat membuka Diskusi Panel Interaktif Implementasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah dan Sosialisasi Sistem Informasi Politik dan Pemerintahan Umum, yang diselenggarakan di Four Points Hotel Makassar, Selasa (28/11/2023).
Pelaksanaan acara tersebut,dirangkaikan dengan Penyerahan Bantuan Pemerintah Sarana Penunjang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Daerah untuk 38 provinsi. Sebanyak 250 peserta dari Kesbangpol seluruh Indonesia hadir di acara ini.
Baca Juga:Â Duta Besar Uni Eropa dan Brunei Darussalam Tertarik Investasi di Sektor Transportasi, Kesehatan, dan SDM di Sulsel
Bahtiar mengatakan Kesbangpol seluruh Indonesia adalah bagian penting dari sistem negara dalam Pemerintahan Indonesia yang melaksanakan fungsi-fungsi urusan pemerintahan umum, yang selalu berupaya melahirkan kebahagiaan lahir batin bagi masyarakat.
Ia juga menyampaikan sebagai Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum), salah satu area perubahan yang-digerakkannya adalah membangun sistem informasi di lingkungan-Ditjen Polpum Kemendagri yang terkoneksi hingga provinsi dan kabupaten/kota. Bahkan ke depan dia targetkan sampai kecamatan.
“Karena urusan pemerintahan di gerakkan dari tingkat nasional hingga level kecamatan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum,” ujarnya.
Baca Juga:Â Pemprov Sulsel Raih Penghargaan Pemerintah Daerah Peduli Penyiaran di KPI Awards 2023
Hal ini, untuk dapat berkomunikasi dengan 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Sehingga perlu aplikasi yang sama dengan sistem informasi pemerintahan berbasis elektronik. Demikian juga dengan aspirasi masyarakat, banyak di sampaikan melalui media elektronik.
“Sistem pemerintahan berbasis elektronik harus kita lakukan,” kata Bahtiar.
Hal lainnya, pada kesempatan ini, selain Sulsel sebagai satu-satunya provinsi yang telah menyiapkan anggaran bantuan untuk Forkopimcam. Ia mengapresiasi Kabupaten Lembata dari Nusa Tenggara Timur yang telah menganggarkan sejak dua tahun lalu, agar menjadi contoh daerah lain, pungkasnya. (*)
Cek berita dan artikel lain di Google News
