MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Debat pedana Pilgub Sulsel telah berlangsung di Hotel Four Points semalam, Senin (28/10/2024). Salah satu hal yang yang dibahas adalah soal kemiskinan di Sulawesi Selatan.
Merujuk data BPS, persentase penduduk miskin di Sulsel fluktuatif. Pada 2021 sebesar 8,78%, lalu menurun 8,,63% (2022) lalu meningkat lagi pada 2023 menjadi 8,70%.
Sebagai perbandingan, persentase penduduk miskin di Kota Makassar pada 2021 sebesar 4,82%, lalu menurun pada 2022 menjadi 4,58% dan sedikit meningkat pada 2023 menjadi 5,07%.
Baca Juga: Danny-Azhar Siapkan ‘Kejutan’ di Debat Perdana Calon Gubernur-Wagub Sulsel
Dalam debat Pilgub Sulsel, Senin (28/10/2024) malam di Hotel Four Points Makassar, kandidat nomor urut 2 mengatakan bahwa kemiskinan di Kota Makassar meningkat.
Secara statistik sejak 2021 hingga 2023, memang terdapat penambahan sekitar 0,25% angka kemiskinan di Kota Daeng, atau sekitar 5,630 jiwa.
Sementara di tingkat Provinsi Sulsel, meski terjadi penurunan persentase sekitar 0,8% dari tahun 2021 hingga 2023. Tetapi jumlah penduduk miskinnya justru bertambah dari 0,78 juta (2021) menjadi 0,79 juta (2023).
Merespon hal ini, Juru Bicara Danny – Azhar, Asri Tadda angkat bicara. Menurutnya, peningkatan angka kemiskinan di Kota Makassar bisa dijelaskan dengan melihat posisi Makassar sebagai ibukota Provinsi. Dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, melampaui capaian provinsi maupun secara nasional.
“Kemajuan Kota Makassar menyebabkan tak bisa-dihindarkan terjadinya urbanisasi, pergerakan masyarakat dari daerah-daerah di sekitar Makassar untuk mencari penghidupan yang lebih baik di kota ini,” kata Asri, Selasa (29/10).
Baca Juga: Ironi Kemiskinan di Sulsel dan Cara Danny-Azhar Mengatasinya
Buktinya, selama kurun 2021-2013, terjadi pertambahan jumlah penduduk Kota Makassar dari 1,424,440 menjadi 1,454,960, atau sekitar 20,520 jiwa.
Di saat yang sama, justru terjadi penurunan signifikan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Makassar. Tahun 2021, TPT sebesar 13,18% menurun drastis pada 2013 menjadi 10,60%.
Hal lain yang juga menarik adalah peningkatan angka Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Makassar. Peningkatannya, dari 190,3 triliun (2021) menjadi 226,9 triliun (2023). Tak-dipungkiri, Kota Makassar menopang sekitar 39-40 persen ekonomi Sulawesi Selatan.
Peningkatan signifikan PDRB Makassar seturut dengan pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,31% pada tahun 2023, melejit jauh-dibandingkan tahun 2021 yang hanya 4,47%. Jauh melewati pertumbuhan ekonomi Sulsel tahun 2023 (4,51%) yang justru menurun-dibandingkan tahun 2021 (4,64%).
“Seluruh angka-angka positif di atas menjadi magnet bagi kedatangan masyarakat rural yang ingin mencari kerja atau mengadu kehidupan di Kota Makassar, termasuk yang statusnya Mash tergolong miskin menurut standar BPS,” jelas Asri.
Baca Juga: Jika Terpilih Jadi Gubernur/Wagub Sulsel, Danny-Azhar Akan Siapkan Bantuan Rp200 Juta Setiap Desa per Tahun
Dia menyimpulkan, pertambahan penduduk miskin di Kota Makassar merupakan cerminan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, belum mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah penyangga.
“Sangat jelas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Makassar dengan daerah lain jauh berbeda. Harusnya Pemprov bisa menjadi fasilitator. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah-daerah lain sebagai salah satu tugas dan tanggungjawab tingkat Provinsi,” ungkap Asri.
Karena itu, Asri mengajak seluruh pihak untuk melihat dengan cermat angka-angka statistik yang-dipaparkan, dengan merujuk pasa fakta dan data-data pendukung lainnya.
— newsurban.id (@newsurban_id) October 29, 2024
“Selama ini Pemprov Sulsel beruntung-ditopang oleh Kota Makassar, termasuk menampung migrasi masyarakat miskin dari rural ke urban. Ke depan, Pemprov harus bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah lain sehingga problem kemiskinan bisa kita selesaikan,” terang Asri.
Asri meyakini, pasangan Danny-Azhar memiliki konsep dan gagasan yang sangat jelas dan prospektif. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan melalui visi Sulsel Global Food Hub. Yang bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, pariwisata dan ekonomi kerakyatan. (*)
-
-
-
-
