MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Ketua DPRD Kota Makassar, Supratman, menghadiri kegiatan serah terima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 se-Provinsi Sulawesi Selatan. Acara ini digelar oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulsel pada Senin, 26 Mei 2025, bertempat di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Jalan A.P. Pettarani, Makassar.
Dalam kegiatan tersebut, BPK secara resmi menyerahkan hasil pemeriksaan LKPD kepada para kepala daerah serta pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Selatan.
Kehadiran Ketua DPRD Makassar menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas tata kelola keuangan daerah. Supratman menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sekaligus memperkuat sinergi antara eksekutif, legislatif, dan lembaga pengawas negara.
“Momentum ini bukan hanya soal laporan, tetapi tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan dan bertanggungjawab,” ujar Supratman.
Baca Juga: DPRD Makassar Bersama Pemkot Sahkan RPJMD 2025-2029 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024
Turut hadir mendampingi, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham yang menerima langsung LHP Pemkot Makassar TA 2024 dari BPK.
Dalam sambutannya, Wali Kota Munafri menyampaikan apresiasi kepada BPK atas dukungan dan kerja sama dalam proses penyusunan. Serta pemeriksaan laporan keuangan. Ia juga mengungkapkan rasa syukurnya atas pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Yang di raih Pemkot Makassar untuk kesembilan kalinya secara berturut-turut.
“Kami mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada Kepala Perwakilan BPK dan seluruh jajaran atas arahan dan bimbingan. Dalam memperbaiki kualitas laporan keuangan kami,” tutur Munafri.
Baca Juga: Komisi A DPRD Makassar Soroti Capaian Realisasi Program Kerja SKPD
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pencapaian opini WTP bukan sekadar prestasi administratif. Melainkan cerminan dari kondisi keuangan daerah yang sehat dan menjadi pijakan. Dalam merancang kebijakan pembangunan ke depan.
“Yang paling penting dari laporan ini adalah kondisi fiskal nyata pemerintah kota. Ini menjadi dasar kebijakan dan program prioritas ke depan,” tegasnya.
Munafri juga menekankan bahwa keberhasilan dalam memperoleh opini WTP di dukung oleh komitmen kuat terhadap prinsip good governance yang di jalankan secara konsisten. (*)
