MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Hadir pada reses Anggota DPRD Kota Makassar, Umiyati, masyarakat Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, menyampaian tututan terkait perbaikan infrastruktur jalan dan pembukaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang nonaktif.
Kedatangan legislator PRD Kota Makassar itu, disambut hangat dan penuh kekeluargaan saat menggelar Reses Masa Sidang Kedua Tahun Anggaran 2025-2026, di Jalan Usman Dg Ngalle, Kelurahan Tamamaung, Kecamatan Panakkukang, Kamis (12/2).
Kegiatan reses ini menjadi momentum penting bagi legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini untuk bertatap muka langsung dengan konstituen di daerah pemilihan guna menyerap, menampung, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat.
Dihadapkan peserta reses, Hj Umiyati menegaskan komitmennya untuk mengawal dan akan memperjuangkan setiap aspirasi yang disampaikan warga.
“Aspirasi yang masuk akan menjadi catatan penting untuk kami perjuangkan,” ujar Umiyati.
Melalui dialog terbuka yang berlangsung interaktif, sejumlah persoalan disampaikan masyarakat. Di antaranya perbaikan infrastruktur jalan di salah satu RT, pengadaan pintu gerbang di Kelurahan Tamamaung, serta kebutuhan tenda dan kursi untuk mendukung kegiatan Posyandu.
Selain persoalan infrastruktur dan fasilitas umum, warga juga mempertanyakan terkait Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang tidak aktif akibat sistem desil dalam Kartu Keluarga (KK). Mereka menanyakan kemungkinan pergantian desil agar kepesertaan KIS dapat kembali aktif.
Menanggapi hal tersebut, Hj Umiyati menjelaskan bahwa seluruh aspirasi yang masuk akan dihimpun dan dibahas dalam laporan resmi hasil reses untuk kemudian disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Makassar.
“Aspirasi yang masuk akan kami catat dan paparkan di hadapan Wali Kota dalam Rapat Paripurna penyampaian hasil reses. Semoga apa yang menjadi harapan masyarakat bisa direalisasikan oleh Pemerintah Kota,” tegasnya.
Reses ini menjadi bukti komitmen Hj Umiyati dalam memperkuat kedekatan dengan konstituen serta memastikan suara masyarakat benar-benar tersampaikan dan diperjuangkan di tingkat legislatif. (*)
