MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah Kementerian Keuangan, Adriyanto, menjadi pembicara pada kegiatan Ramadhan Leadership Camp 2026 yang digelar di Asrama Haji Sudiang, Makassar, Senin, 23 Februari 2026. Dalam paparannya bertema “Kebijakan Nasional terkait Pengelolaan Keuangan Daerah: Mewujudkan APBD yang Berkualitas dan Berdampak”, Adriyanto menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan global dan domestik pada 2026.
Ia menjelaskan bahwa ketidakpastian ekonomi global, keterbatasan fiskal, hingga risiko perubahan iklim menuntut pemerintah daerah untuk semakin adaptif dan presisi dalam menyusun kebijakan anggaran. APBD, menurutnya, harus berfungsi sebagai instrumen pembangunan, bukan sekadar dokumen administratif.
“APBD bukan sekadar anggaran, tetapi amanah. Setiap rupiah harus mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Adriyanto menyoroti pentingnya harmonisasi kebijakan fiskal pusat dan daerah melalui penyelarasan dokumen perencanaan, termasuk Kesepakatan Umum Anggaran–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA–PPAS) dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM–PPKF).
Menurutnya, sinkronisasi tersebut menjadi jembatan strategis agar kebijakan fiskal nasional dan daerah berjalan selaras dalam mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi.
Ia juga mengingatkan bahwa deviasi yang terlalu lebar antara perencanaan dan realisasi APBD dapat menurunkan efektivitas fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi fiskal di daerah.
Dalam konteks Sulawesi Selatan, Adriyanto menekankan perlunya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kemandirian fiskal. Saat ini, struktur pendapatan daerah masih didominasi oleh Transfer ke Daerah (TKD), sementara kontribusi PAD relatif lebih kecil.
“Optimalisasi PAD akan memperluas ruang fiskal daerah untuk membiayai belanja produktif yang mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Ia mendorong pemerintah daerah untuk mengarahkan komposisi belanja pada sektor-sektor layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Berdasarkan berbagai kajian, daerah dengan struktur belanja yang lebih produktif cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibandingkan daerah yang didominasi belanja birokrasi.
Selain itu, percepatan realisasi belanja—khususnya belanja modal, –juga menjadi perhatian. Serapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun dinilai dapat mengurangi daya ungkit APBD terhadap perekonomian daerah.
Adriyanto turut memaparkan pentingnya pemanfaatan pembiayaan inovatif, seperti pinjaman daerah, sinergi pendanaan, hingga kerja sama pemerintah daerah dan badan usaha (KPDBU) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.
Di sisi lain, digitalisasi keuangan daerah dinilai sebagai strategi penting dalam meningkatkan transparansi, memperluas basis pajak, serta mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa menambah beban masyarakat.
Pada kesempatan tersebut, ia menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) daerah memegang peran kunci dalam mewujudkan APBD yang berkualitas dan berdampak.
“Dari WTP menuju outcome nyata. Akuntabilitas keuangan harus dilengkapi dengan akuntabilitas kinerja,” ujarnya.
Ramadan Leadership Camp 2026 menjadi forum penguatan kapasitas aparatur pemerintah daerah, khususnya dalam tata kelola keuangan, penganggaran, dan pengawasan, guna mendorong terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Selatan. (*)
