MAKASSAR, NEWSURBAN.ID – Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Selatan (TP PKK Sulsel) bersama TP PKK Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Enrekang menggelar rapat koordinasi untuk mematangkan persiapan Hari Kesatuan Gerak (HKG) PKK Nasional 2026, menyusul penetapan Sulsel sebagai tuan rumah.
Rapat ini dihadiri jajaran pengurus TP PKK provinsi dan kabupaten serta pihak terkait, dengan fokus pada kesiapan teknis pelaksanaan, koordinasi lintas sektor, hingga penyusunan agenda kegiatan secara terintegrasi.
Kegiatan HKG PKK Nasional merupakan agenda tahunan berskala nasional yang diikuti seluruh provinsi di Indonesia dan menjadi ajang evaluasi serta sinkronisasi program pemberdayaan keluarga.
Ketua TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan, Naeomi Octarina, menegaskan pentingnya kesiapan seluruh jajaran PKK hingga tingkat desa. HKG PKK Nasional dinilai sebagai momentum strategis untuk menampilkan capaian program pemberdayaan keluarga sekaligus memperkenalkan potensi daerah di tingkat nasional.
Sulawesi Selatan dinilai memiliki kesiapan infrastruktur dan pengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan berskala nasional.
Selain itu, disampaikan pula rencana kunjungan Ketua Umum PKK ke Sulawesi Selatan pada awal Mei 2026.
Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh TP PKK diminta untuk:
1. Memperbarui data kegiatan tahun 2025 di seluruh tingkatan dan kelompok kerja (pokja).
2. Melengkapi atribut PKK sesuai ketentuan hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas).
3. Menyampaikan laporan progres program prioritas dalam bentuk video, foto, dan dokumen pendukung.
4. Mengoordinasikan setiap kegiatan dengan TP PKK Provinsi Sulawesi Selatan.
Selain memperkuat koordinasi program, pelaksanaan HKG PKK Nasional 2026 di Sulawesi Selatan juga diharapkan memberikan dampak positif terhadap sektor ekonomi lokal, khususnya pelaku UMKM dan pariwisata daerah.
Melalui rapat ini, diharapkan seluruh persiapan HKG PKK Nasional Tahun 2026 dapat berjalan optimal, sehingga Sulawesi Selatan tidak hanya sukses sebagai tuan rumah, tetapi juga mampu menunjukkan kinerja program PKK yang berdampak nyata bagi masyarakat. (*)
