JAKARTA, NEWSURBAN.ID — Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat kapasitas ketahanan siber industri keuangan digital nasional guna menjaga keberlanjutan sektor serta meningkatkan kepercayaan masyarakat di tengah pesatnya transformasi digital.
Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, menegaskan bahwa keamanan siber kini bukan lagi sekadar aspek teknis, melainkan fondasi utama dalam menjaga stabilitas industri.
“Dalam ekosistem yang semakin terhubung, satu insiden siber dapat berdampak luas, tidak hanya pada satu institusi, tetapi juga terhadap reputasi, kepercayaan, dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan,” ujarnya dalam Workshop Keamanan Siber bagi Penyelenggara IAKD di Jakarta, Senin (27/4).
Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi OJK dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) sebagai bagian dari upaya memperkuat kesiapan industri menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan berkembang cepat.
Dari Compliance ke Resilience
Adi menekankan perlunya perubahan paradigma dalam pengelolaan keamanan siber, dari sekadar berbasis kepatuhan (compliance-based security) menjadi berbasis ketahanan (resilience-based security).
Menurutnya, keamanan siber harus terintegrasi dalam strategi bisnis, tata kelola perusahaan, manajemen risiko, hingga pelindungan konsumen.
“Kepercayaan adalah mata uang utama dalam ekonomi digital. Inovasi yang tidak diimbangi dengan keamanan justru berpotensi menjadi sumber kerentanan baru,” jelasnya.
OJK juga mendorong seluruh Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) untuk menjadikan keamanan siber sebagai investasi strategis dalam membangun kredibilitas dan daya saing industri.
Peran SDM dan Budaya Keamanan
Selain penguatan teknologi, OJK menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). Sistem keamanan yang kuat harus didukung oleh kompetensi, disiplin operasional, serta budaya pelaporan insiden yang transparan.
Workshop yang berlangsung pada 27–29 April 2026 ini diikuti oleh para direksi Penyelenggara IAKD, dengan fokus pada peningkatan kemampuan dalam mencegah, mendeteksi, merespons, hingga memulihkan diri dari insiden siber.
“Human Firewall” Jadi Kunci
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, memperkenalkan konsep human firewall.
Konsep ini menempatkan manusia—khususnya karyawan—sebagai lini pertahanan pertama dalam menghadapi ancaman siber melalui peningkatan kesadaran dan pelatihan berkelanjutan.
“Ancaman seperti phishing dan malware dapat dicegah lebih dini jika SDM memiliki kewaspadaan dan pemahaman yang baik,” ujarnya.
Sinergi Lintas Lembaga
OJK juga menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menghadapi risiko siber yang tidak mengenal batas institusi maupun yurisdiksi. Kolaborasi akan terus diperluas dengan kementerian/lembaga, aparat penegak hukum, asosiasi industri, dan pelaku usaha.
Deputi Komisioner SDM OJK, Irnal Fiscallutfi, menyebut kegiatan ini sebagai langkah konkret dalam memperkuat kapasitas industri.
“Workshop ini dirancang untuk menyelaraskan pemahaman risiko siber serta meningkatkan kompetensi SDM agar mampu merespons insiden secara efektif dan terstruktur,” katanya.
Dengan langkah ini, OJK berharap stabilitas sistem keuangan digital, pelindungan konsumen, dan keberlanjutan layanan dapat terus terjaga di tengah dinamika ancaman siber global.
