MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Anggota DPRD Kota Makassar, Hj Umiyati, mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar untuk segera menetapkan direksi definitif Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumda Air Minum) Kota Makassar.
Menurutnya, keberadaan direksi definitif sangat penting untuk memastikan pelayanan air bersih kepada masyarakat tetap berjalan optimal, terutama di tengah potensi dampak fenomena El Nino yang dapat memicu kekeringan dan menurunkan ketersediaan air baku.
Bendahara Fraksi PPP DPRD Makassar itu menilai kondisi PDAM yang masih dipimpin oleh Pelaksana Tugas (Plt) berpotensi menghambat pengambilan keputusan strategis yang dibutuhkan perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan pelayanan.
“PDAM merupakan salah satu perusahaan daerah yang memiliki peran vital dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, diperlukan kepemimpinan yang definitif agar setiap kebijakan strategis dapat diambil secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Umiyati, Rabu (3/6/2026).
Ia menjelaskan, status Plt memiliki keterbatasan dalam mengambil sejumlah keputusan penting, khususnya yang berkaitan dengan pengembangan layanan, investasi infrastruktur, hingga langkah-langkah antisipatif menghadapi potensi krisis air bersih akibat musim kemarau panjang.
Menurut Umiyati, ancaman El Nino yang diperkirakan berdampak pada berkurangnya debit air baku harus menjadi perhatian serius seluruh pihak, terutama manajemen PDAM. Oleh karena itu, perusahaan daerah tersebut membutuhkan figur pimpinan definitif yang memiliki kewenangan penuh dalam merumuskan serta mengeksekusi program-program strategis.
“Jangan sampai kondisi kepemimpinan yang belum definitif membuat langkah-langkah antisipasi menjadi lambat. Masyarakat tentu berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga, terutama saat musim kemarau,” katanya.
Politisi PPP itu juga mendorong Pemkot Makassar untuk mempercepat proses seleksi dan penetapan direksi agar tidak terjadi kekosongan kepemimpinan yang berkepanjangan.
Menurutnya, keberadaan direksi definitif tidak hanya penting untuk menjaga stabilitas operasional perusahaan, tetapi juga diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pelanggan serta memperkuat kinerja perusahaan daerah.
“Kami berharap proses penetapan direksi dapat segera dituntaskan. Dengan kepemimpinan yang definitif, PDAM akan lebih leluasa menyusun kebijakan dan strategi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sekaligus menghadapi berbagai tantangan ke depan,” tegasnya.
Umiyati menambahkan bahwa kebutuhan air bersih merupakan salah satu kebutuhan mendasar masyarakat yang tidak boleh terganggu dalam kondisi apa pun. Karena itu, penguatan tata kelola dan manajemen PDAM harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Air bersih adalah kebutuhan utama masyarakat. Maka PDAM harus dipastikan berada dalam kondisi yang kuat, baik dari sisi manajemen maupun pelayanan, agar mampu menjawab kebutuhan warga Kota Makassar,” pungkasnya.
