Wali Kota Makassar Tegaskan Komitmen Tingkatkan Kesejahteraan Nelayan di Muscab HNSI
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan komitmen Pemerintah Kota Makassar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, khususnya nelayan.
Munafri yang akrab disapa Appi mengatakan, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan berupa kapal maupun alat tangkap. Menurutnya, pembenahan ekonomi nelayan harus dilakukan secara menyeluruh dari hulu hingga hilir agar hasil laut yang mereka produksi turut meningkatkan taraf hidup.
Hal tersebut disampaikan Appi saat membuka Musyawarah Cabang (Muscab) VI Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Makassar di Hotel Karebosi Premier, Senin (7/9/2026).
Dalam sambutannya, Appi menyoroti kondisi kesejahteraan nelayan yang dinilainya belum sebanding dengan kontribusi mereka terhadap pemenuhan kebutuhan pangan dan gizi masyarakat.
Menurutnya, hasil laut yang dikonsumsi masyarakat berasal dari kerja keras nelayan. Karena itu, pemerintah harus memastikan nelayan mendapatkan struktur ekonomi dan pasar yang lebih menguntungkan.
“Harusnya, kalau kita mau bicara tentang distribusi gizi untuk masyarakat, ya struktur kesejahteraan nelayannya yang harus dibentuk dulu. Kasihan nelayan kalau terus-menerus diajak masuk ke dalam sistem pasar yang sangat tidak menguntungkan,” katanya.
“Masyarakat nelayan ini harusnya menjadi masyarakat yang punya struktur kesejahteraan yang jauh lebih baik. Kenapa? Karena dari tangan-tangan para nelayan inilah kita akan berharap begitu besar terhadap pembangunan sumber daya manusia yang akan datang,” tambahnya.
Appi menggarisbawahi, perhatian pemerintah terhadap nelayan harus diwujudkan melalui program konkret dan berkelanjutan. Bantuan fisik seperti kapal dan alat tangkap, kata dia, tidak boleh menjadi satu-satunya bentuk intervensi pemerintah.
Pemkot Makassar, lanjutnya, perlu mendampingi seluruh rantai tata kelola usaha nelayan, termasuk memastikan terciptanya akses pasar yang lebih adil sehingga harga jual hasil tangkapan tidak merugikan nelayan.
Untuk mendukung hal tersebut, Appi mengungkapkan dirinya akan memastikan Pemkot Makassar bersama DPRD Kota Makassar meningkatkan alokasi anggaran untuk pendampingan nelayan pada tahun mendatang.
“Fungsi pemerintah harus mampu melihat apa yang menjadi kebutuhan masyarakat nelayan. Nah, inilah yang harus kita support melalui anggaran pembangunan yang dimiliki oleh pemerintah daerah,” ujarnya.
Appi juga mendorong keterlibatan HNSI dalam memperkuat penyerapan aspirasi dan pendampingan nelayan di lapangan. Ia berharap HNSI dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjembatani kebutuhan masyarakat pesisir.
Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar potensi ekonomi kawasan pesisir dapat dikembangkan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor perikanan.
“Ini yang kita harapkan. Kita harus bersama-sama menyusun apa yang menjadi hal yang paling penting yang harus kita berikan kepada nelayan untuk memberikan supporting terhadap infrastruktur penangkapan ikan yang mereka inginkan. Fungsinya HNSI ada di sini bermitra dengan pemerintah, bersama-sama memikirkan ini,” pungkasnya.
Lebih jauh, Appi mengatakan peningkatan kesejahteraan nelayan juga perlu dibarengi dengan transformasi cara penangkapan ikan dari pola konvensional menuju pemanfaatan teknologi.
Menurutnya, nelayan dapat didorong memanfaatkan teknologi navigasi serta informasi mengenai persebaran ikan dengan menggandeng Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), khususnya layanan informasi maritim.
Pemanfaatan teknologi tersebut dinilai dapat meningkatkan efisiensi aktivitas melaut. Nelayan tidak lagi sekadar menghabiskan waktu untuk mencari lokasi ikan, tetapi dapat memperoleh informasi mengenai titik potensial penangkapan secara lebih presisi.
Dengan demikian, pemerintah berharap produktivitas nelayan meningkat dan hasil tangkapan yang diperoleh dapat memberikan dampak lebih besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir Makassar. (*)
