DPRD Makassar Kawal Program Pemkot, Irwan Hasan Soroti Ketepatan Anggaran
MAKASSAR, NEWSURBAN.ID — Anggota DPRD Kota Makassar, Irwan Hasan, menegaskan komitmennya untuk mengawal setiap program pembangunan Pemerintah Kota Makassar agar berjalan sesuai perencanaan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Irwan Hasan saat menggelar kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bersama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar di Hotel Almadera, Jumat (11/9/2026).
Kegiatan tersebut menghadirkan Sekretaris Bappeda Kota Makassar A. Ato Rakhmawan dan akademisi Husmirah Husain sebagai narasumber.
Dalam sambutannya, Irwan mengatakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan bagian penting untuk memastikan program pemerintah tidak berhenti pada dokumen perencanaan, tetapi benar-benar diwujudkan dan memberikan dampak kepada masyarakat.
Menurutnya, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan program yang direncanakan Pemkot Makassar sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
“Kami sebagai wakil rakyat akan mengawal seluruh program Pemerintah Kota Makassar. Seluruh program yang masuk, kalau anggarannya mencukupi, pasti kita dorong untuk terlaksana,” ujar Irwan.
Namun, politisi PPP tersebut menyadari kemampuan anggaran pemerintah daerah memiliki keterbatasan. Karena itu, setiap program pembangunan perlu disusun berdasarkan skala prioritas, tingkat urgensi, manfaat, serta kemampuan fiskal daerah.
“Memang dalam mencukupkan anggaran untuk suatu proyek, harus dipilah-pilah, karena tidak semua bisa dikerjakan sekaligus. Harus ada skala prioritas dan melihat kemampuan anggaran,” jelasnya.
Irwan menilai perencanaan pembangunan menjadi salah satu aspek penting agar penggunaan APBD dapat memberikan hasil maksimal. Setiap program, kata dia, harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Ketua Fraksi PPP DPRD Makassar itu juga mendorong masyarakat untuk turut mengambil bagian dalam mengawasi berbagai proyek yang menggunakan anggaran pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan masyarakat diperlukan untuk memastikan pembangunan yang dibiayai APBD dilaksanakan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan.
“Peran masyarakat juga penting untuk mengawal proyek agar anggaran yang digunakan tepat sasaran,” katanya.
Lebih lanjut, Irwan menegaskan pengawasan terhadap penggunaan anggaran bukan dimaksudkan untuk menghambat pelaksanaan program pemerintah.
Sebaliknya, pengawasan merupakan bagian dari upaya memastikan setiap anggaran yang dikeluarkan dapat dipertanggungjawabkan dan menghasilkan pembangunan yang berkualitas.
“Segala bentuk rupiah yang dikeluarkan harus sesuai dengan nilai proyek yang dikerjakan. Setiap rupiah itu pasti kami kawal,” tegasnya.
Ia berharap sinergi antara DPRD, Pemerintah Kota Makassar, Bappeda, akademisi, dan masyarakat terus diperkuat dalam setiap tahapan pembangunan.
Dengan pengawasan bersama, program pembangunan diharapkan tidak sekadar mengejar serapan anggaran, tetapi juga memastikan kualitas dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Kota Makassar, A. Ato Rakhmawan, memaparkan pentingnya perencanaan pembangunan daerah sebagai dasar dalam menentukan arah kebijakan dan program pemerintah.
Menurutnya, perencanaan yang baik harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
Karena itu, penentuan skala prioritas menjadi bagian penting agar program pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan berkelanjutan.
Akademisi Husmirah Husain turut memberikan perspektif akademik mengenai penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya terkait pentingnya partisipasi masyarakat dan pengawasan dalam proses pembangunan.
Kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai proses perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sekaligus memperkuat fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program Pemerintah Kota Makassar.
